KLIK

Rapat Dengar Pendapat yang berlangsung di ruang Komisi III itu, dipimpin Ketua Komisi III Hamka Pakaja diikuti Anggota Komisi III lainnya yakni Zulkifly Nangili, Asni Menu, Rusli Panigoro, Fikri Mohamad, dan Jhon Akase, sementara Pihak Perumda dihadiri oleh Direktur Tommy Hendra dan Jajaran Menejemen Perumda Tirta Limutu.

Informasi yang diperoleh media Komisi III selaku Komisi yang membidangi Perencanaan dan Pembangunan tersebut dalam pertemuan RDP menyoroti sejumlah isu krusial yang kini dijalani oleh Perumda Tirta Limutu, mulai dari Meningkatnya Tunggakan Pelanggan, praktik sambungan ilegal, minimnya penerimaan pendapatan usaha, tarif dasar air yang rendah, hingga pembengkakan jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan kapasitas keuangan perusahaan.

Komisi III menegaskan sudah seharusnya Perusahaan air minum ini melakukan tindakan penertiban terhadap sambungan-sambungan ilegal yang merugikan perusahaan. Ketua Komisi III menekankan, apabila ditemukan adanya praktik penyambungan air secara ilegal, maka pihak Perumda diminta untuk segera mengambil langkah hukum agar memberikan efek jera.

"Selain sambungan ilegal, kami juga mendorong identifikasi menyeluruh terhadap pelanggan aktif yang tidak melakukan pembayaran secara rutin. Ini berdampak langsung pada keuangan perusahaan," tegas salah satu anggota Komisi.

Perumda juga diimbau untuk mengecek kembali sambungan rumah tangga yang sudah terpasang namun tidak digunakan. Apabila tidak ada niat dari pelanggan untuk mengaktifkan layanan, maka bahan dan perlengkapan yang sudah terpasang dapat ditarik kembali demi efisiensi aset.

Isu lainnya yang disorot Komisi III adalah rendahnya tarif dasar layanan air bersih Perumda Tirta Limutu yang dinilai menjadi penyebab utama minimnya penerimaan pendapatan  perusahaan. Dibandingkan dengan tarif dasar perusahaan sejenis di wilayah Provinsi Gorontalo, Perumda Tirta Limutu dinilai mematok tarif yang paling rendah.

"Kondisi ini jelas mempengaruhi arus kas dan kemampuan Perumda dalam memenuhi biaya operasional. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap struktur tarif agar perusahaan bisa bertahan dan berkembang," ujar Zulkifly Nangili.

Komisi III juga mengkritisi kebijakan manajemen terkait penambahan pegawai di tengah kondisi keuangan yang belum sehat. Menurut Komisi III DPRD Kabgor, penerimaan pegawai baru seharusnya dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan  lapangan dan kemampuan Keuangan membayar upah kerja pegawai.

"Membengkaknya jumlah pegawai justru berpotensi menambah beban pengeluaran rutin perusahaan. Rekrutmen Pegawai sebaiknya didasarkan pada kajian kebutuhan, bukan pertimbangan non-teknis apalagi politis," tegas Aleg Fraksi Gerindra Zulkifly Nangili.

Sebagai penutup RDP, Komisi III DPRD Kabgor menekankan bahwa Perumda Tirta Limutu perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek manajemen, termasuk keuangan, SDM, dan layanan pelanggan sebagai langkah penyehatan dan penyelamatan opeasional perusahaan.