KLIK

Alih-alih memberdayakan petani sebagai pihak yang paling berkepentingan, proyek ini justru dikelola langsung oleh aparatur desa, mulai dari kepala dusun hingga sekretaris desa, yang ironisnya lagi mereka tidak memiliki lahan persawahan dilokasi yang dijadikan objek program. Kondisi ini membuat petani semakin kecewa karena merasa dipinggirkan, mulai dari proses sosialisasi yang tidak dimendapatkan informasinya, perencanaan maupun pelaksanaan proyek yang tidak dilibatkan sebagai penerima manfaat langsung oleh program P3-TGAI.

“Kami tidak pernah dilibatkan, baik melalui musyawarah maupun pendekatan langsung. Aparatur desa yang mengurus proyek ini tidak paham kondisi dan kebutuhan kami,” tegas Rahman Mootalu, petani setempat yang akrab disapa Yaman kepada media kami sabtu 4/10/2025 melalui sambungan telpon.

Rahman menambahkan, selain tidak sesuai harapan, sistem irigasi yang dibangun berpotensi menimbulkan banjir di sejumlah area pertanian lahan mereka. Akibatnya, tanaman terancam rusak dan infrastruktur pertanian justru bisa hancur karena perencanaan yang terkesan asal-asalan ini.

Lebih jauh, masyarakat juga menyesalkan pola pengerjaan proyek yang dinilai tidak adil. Para tukang lokal Desa Mohiyolo yang semestinya diberdayakan malah diabaikan, sementara tenaga kerja dari luar desa yang justru dipakai. “Ini semakin mempertegas bahwa proyek ini hanya formalitas dan tidak berpihak pada masyarakat desa setempat,” ujar salah satu warga lainnya.

Kasus ini memperlihatkan lemahnya transparansi dan minimnya partisipasi dalam pengelolaan proyek strategis. Padahal, esensi P3-TGAI adalah memastikan pemanfaat irigasi, yakni para petani, menjadi subjek utama dalam proses pembangunan agar tepat guna dan berkelanjutan.

Petani setempat kini mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo dan pihak BWS Sulawesi II Gorontalo untuk memberikan perhatian serius serta pertanggungjawaban penuh atas kegagalan proyek tersebut. Mereka menuntut agar sistem irigasi baru yang benar-benar sesuai kebutuhan segera dibangun dan dioperasikan secara efektif.

Masyarakat menegaskan, jika persoalan ini terus diabaikan tanpa solusi, mereka tidak segan untuk menempuh jalur lain demi memperjuangkan hak dan kepentingannya.

Sementara itu pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi II melalui salah seorang pegawainya saat dikonfirmasi belum dapat memberikan klarifikasi resmi terkait hal ini, dan mengarahkan kepada media untuk bertemu dengan pihak Humas kantor BWS Sulawesi II dihari kerja nanti.