KLIK

Dalam pernyataannya, Taufik Buhungo menyebut, pengelolaan Dana Desa di Bone Bolango semakin tidak rasional dan sarat penyimpangan. Ia menilai bahwa dana yang semestinya berputar untuk kesejahteraan warga justru “disulap” habis tanpa bekas dalam rentang waktu sangat singkat yakni cukup 4 hari saja.

“Uang rakyat Rp2,4 miliar lenyap dalam empat hari saja. Tidak ada efek ekonomi bagi masyarakat langsung di daerah ini, tidak ada nilai pembangunan, hanya seremonial dan pemborosan yang diatur oleh elit pemerintah daerah,” tegas Taufik kepada awak media, Jumat (11/10/2025).

Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan bahwa pola kerja sama antara pemerintah desa, BUMDes, dan pihak perusahaan pelaksana Bimtek asal luar daerah terindikasi sebagai skema kompromi yang telah direstui oleh oknum di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Menurutnya, kegiatan yang diklaim sebagai “Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes” itu dilaksanakan dengan tidak memenuhi standar dan mekanisme prosedur administratif pengelolaan dana pemerintah melalui pengelolaan pelaksanaan swasta atau perusahaan, tidak melalui mekanisme perencanaan APBDes, dan melanggar ketentuan penggunaan Dana Desa.

“Ini bukan lagi pembinaan, tapi pemborosan berjamaah. Dana yang seharusnya membangun jalan, air bersih, dan ekonomi rakyat malah dijadikan proyek instan berbungkus pelatihan. Ini modus yang sering dijadikan sebagai cara penghisapan uang rakyat,” sindirnya tajam.

Taufik menilai, tindakan tersebut memperkuat dugaan bahwa Pemerintahan Bupati Ismet Mile telah gagal menegakkan tata kelola pemerintahan dan pengembangan Desa yang transparan dan akuntabel. Bahkan, ia menyebut, praktik semacam ini menjadi lanjutan dari pola lama yang berakar pada politik keluarga dan kroni kekuasaan.

“Semuanya saling menutupi, saling melindungi, dan rakyatlah yang akhirnya dikorbankan. Pemerintah Kabupaten seolah menutup mata, padahal mereka yang mengesahkan dan mengawal anggaran itu,” lanjutnya.

Jendral Lapangan Elang Tiga Hambalang itu mendesak Inspektorat, Kejaksaan, dan Aparat Penegak Hukum untuk segera membuka investigasi menyeluruh. Menurutnya, jika dibiarkan, hal ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga bentuk nyata penjarahan terselubung terhadap hak ekonomi masyarakat desa.

“Kalau aparat diam, berarti mereka turut serta dalam pembiaran. Rp2,4 miliar bukan angka kecil. Ini uang rakyat Bone Bolango, bukan modal pesta pejabat,” pungkasnya dengan nada keras.

Kasus dugaan pemborosan Dana Desa senilai Rp2,4 miliar ini menambah panjang daftar persoalan tata kelola anggaran di Bone Bolango. Publik kini menanti langkah tegas lembaga pengawas dan aparat hukum, apakah berani membongkar permainan di balik hura-hura anggaran desa, atau kembali membiarkan uang rakyat hilang ditelan kemewahan semu birokrasi daerah.