KLIK

Kebuntuan komunikasi antara dua lembaga yang diamanatkan regulasi untuk membahas dan menetapkan APBD ini dinilai menjadi tamparan keras terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pasalnya, sikap diam dan tiarapnya sejumlah anggota TAPD lainnya dalam merespons dinamika pembahasan dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap tanggung jawab kolektif yang semestinya diemban bersama.

Akibat lemahnya koordinasi internal tersebut, Sekda Sugondo Makmur yang notabene merupakan Ketua TAPD justru menjadi sasaran kemarahan DPRD. Padahal, menurut Ludin Olii, kekisruhan ini berakar dari tidak sampainya sejumlah informasi penting secara utuh kepada Ketua TAPD. Kondisi itu memperlihatkan lemahnya disiplin komunikasi birokrasi dan bahkan dinilai telah berimbas pada menurunnya citra dan kepemimpinan Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi dalam memenejeriali birokrasi.

Di sisi lain, keberadaan Tim Kerja Bupati juga menjadi sorotan tajam publik. Tim yang seharusnya berfungsi memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjadi jembatan komunikasi eksekutif justru dinilai “tidur” dan tidak memberikan kontribusi berarti dalam memperkuat sinergitas kerja pemerintahan daerah. Kritik pun menguat agar tim tersebut segera dievaluasi, bahkan dibubarkan jika hanya menjadi beban tanpa fungsi strategis.

Sementara itu, penunjukan Asisten III Setda sebagai perwakilan pemerintah dan TAPD dalam pembahasan bersama DPRD juga dianggap langkah yang tiba saat tiba akal. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut justru memperkeruh situasi dan berpotensi menambah kebuntuan administrasi dalam proses evaluasi dokumen APBD di tingkat lebih tinggi. Terlebih, jika langkah itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan Ketua TAPD sebagai penanggung jawab utama sesuai mandat regulasi.

Menanggapi situasi ini, Ketua Forum Orientasi Lintas Inspirasi (FORLI) Kabupaten Gorontalo, Ludin Olii, menyampaikan keprihatinan mendalam dan penyesalan atas carut-marutnya tata kelola dan komunikasi pemerintahan daerah.

“Kondisi ini menjadi cermin buruknya koordinasi internal di tubuh TAPD dan lemahnya fungsi kendali Tim Kerja Bupati. Ini bukan hanya soal APBD 2026, tapi soal kepemimpinan dan tanggung jawab moral terhadap tata kelola pemerintahan,” tegas Ludin Olii kepada media, Minggu (9/11/2025).

Lebih jauh, Ludin menilai bahwa polemik pembahasan APBD ini telah memicu kecurigaan dan keraguan publik terhadap arah kebijakan politik keuangan daerah tahun 2026. Publik mulai mempertanyakan apakah keputusan dan prioritas anggaran tahun depan benar-benar akan berpihak pada kepentingan pembangunan masyarakat dan kemajuan daerah, atau justru tersandera oleh konflik kepentingan antar elit birokrasi dan politik.

Menurutnya, jika pola kerja seperti ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin merosot, dan APBD 2026 sebagai instrumen pembangunan daerah justru berubah menjadi sumber konflik antar lembaga.