GoKLIK Gorontalo. Kritik keras kembali mengemuka terhadap Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Ir. Mikson Yapanto, menyusul inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di lokasi penambangan rakyat lokal di Suwawa Kabupaten Bone Bolango baru baru ini. Elang Tiga Hambalang, melalui Ketua DPP Gorontalo Taufik Buhungo, menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang wakil rakyat yang semestinya hadir untuk membawa solusi, bukan sekadar mempersoalkan aktivitas masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang tradisional itu. Menurut Taufik, sidak yang digelar tanpa dialog membangun itu memperlihatkan potret gaya otoriter seorang wakil rakyat yang meninjau dari kejauhan tanpa memahami akar persoalan di lapangan. Taufik menegaskan, Aleg Fraksi Nasdem Mikson Yapanto seharusnya hadir sebagai pencetus solusi atas kondisi yang selama ini menjadi isu utama masyarakat Suwawa, Bone Bolango, bukan sekadar datang dan memperkeruh keresahan yang sudah bertahun-tahun mereka hadapi tanpa kejelasan kebijakan. Taufik menambahkan bahwa para penambang Suwawa sejak lama berharap kehadiran para legislator dan pemerintah bukan untuk menambah beban, melainkan untuk membuka ruang kebijakan yang memudahkan pengelolaan tambang secara legal dan berkelanjutan. “Mereka sudah mengikuti prosedur, sudah mengajukan permohonan izin, tetapi bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan kepastian. Apa manfaatnya sidak jika tidak dibarengi komitmen memperjuangkan hak mereka?” tegasnya. Elang Tiga Hambalang juga menilai pendekatan sidak itu justru menyingkap ketimpangan, rakyat dituntut tertib administrasi, sementara pemerintah sendiri tidak mempercepat penyelesaian ruang kemudahan izin yang menjadi kebutuhan mendasar penambang. Situasi ini, kata Taufik, menegaskan bahwa negara sering hadir ketika ingin menindak, tetapi lamban ketika diminta membantu rakyat mempertahankan mata pencaharian mereka. Para penambang lokal, lanjutnya, bukan kriminal yang harus diintimidasi, melainkan warga yang mempertahankan sumber ekonomi turun-temurun. Jika pemerintah daerah memiliki niat baik terhadap tata kelola pertambangan yang benar, maka langkah pertama bukanlah sidak, melainkan pendampingan, fasilitasi izin, serta skema pengawasan yang manusiawi dan berpihak pada keberlanjutan ekonomi masyarakat. Taufik pun mendesak Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo untuk kembali pada hakikat representasi rakyat, mendengar, memahami, dan menghadirkan solusi konkret. “Penambang Suwawa membutuhkan kepastian izin dan kehadiran pemerintah yang pro rakyat. Bukan sekadar pertunjukan sidak yang tidak memberi solusi apa-apa,” pungkasnya.
WhatsApp
facebook
POLITIK 09 Desember 2025
GoKLIK GORONTALO. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, resmi membuka rangkaian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo, Selasa...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 