KLIK

Kegiatan tersebut tidak hanya sebatas pengecekan administrasi dan ketersediaan produk, tetapi juga untuk melihat langsung bagaimana kebijakan harga terbaru berdampak pada distributor dan kios. Langkah ini dianggap penting mengingat pupuk subsidi merupakan komponen kebutuhan yang menentukan keberlanjutan produksi pangan daerah.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti secara detail persoalan stok lama yang masih tersimpan di kios. Beliau  menekankan pentingnya mekanisme kompensasi dari produsen kepada kios maupun distributor agar penyesuaian harga tidak menimbulkan kerugian.

“Harga lama ada kompensasi dari produsen ke kios, tetap harus turun juga. Kalau tidak ada kompensasi, kasihan mereka. Ada stok lama tiba-tiba turun harga, kalau tidak ada kompensasi mereka rugi,” tegas Ridwan.

Menurutnya, pemerintah bersama produsen memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap perubahan kebijakan harga tidak membebani pelaku distribusi. Tanpa kompensasi yang jelas, para kios berpotensi enggan menyerap stok baru atau bahkan mengurangi distribusi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pasokan pupuk di tingkat petani.

Komisi II DPRD juga menekankan bahwa distribusi pupuk harus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil petani di lapangan. Dengan pengawasan berkelanjutan serta penerapan kompensasi yang adil, DPRD berharap persoalan klasik seperti kelangkaan pupuk, lonjakan harga, hingga penyaluran yang tidak merata dapat diminimalisir di Kabupaten Gorontalo.

Kunjungan kerja ini menjadi langkah DPRD Provinsi Gorontalo dalam memastikan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi benar-benar memberikan manfaat bagi petani tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha distributor dan kios. Penguatan fungsi pengawasan dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.