KLIK

SIGA Gorontalo menegaskan bahwa akar persoalan yang memicu polemik ini bermula dari dugaan kelalaian seorang bidan di PKM Sipatana. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan cepat justru tidak mendapatkan respons yang memadai. Berulang kali ditelpon, bidan tersebut disebut tidak segera merespons, bahkan lebih memprioritaskan agenda penyuluhan ketimbang kondisi warga yang bersifat darurat. SIGA menilai, tindakan ini mencerminkan ketidakpekaan dan rendahnya sense of urgency, padahal di Puskesmas Sipatana tersedia dokter yang bisa dihubungi untuk home visit atau koordinasi cepat.
“Jika tidak mampu turun langsung, minimal koordinasikan. Jangan sampai masyarakat dibuat menunggu,” tegas koordinator SIGA dalam orasinya.

Pada aksi tersebut, SIGA juga menyoroti keputusan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo yang telah memberhentikan sementara Kepala PKM Sipatana, sebuah langkah yang menurut mereka tepat namun masih jauh dari penyelesaian final. Dalam pernyataannya di hadapan massa, Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo mengatakan, “Saya siap bertanggung jawab jika keputusan saya salah.”

Dari gedung parlemen, massa aksi menuntut agar DPRD Kota Gorontalo tidak ‘hanya tidur’ melihat carut-marut moralitas birokrasi kesehatan. SIGA meminta DPRD Kota Gorontalo membuka seluruh fakta secara terang-terangan melalui RDP, termasuk mengurai kronologi, tanggung jawab struktural, SOP yang dilanggar, serta alur koordinasi yang tidak berjalan.

Meskipun Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, tidak berada di tempat saat aksi berlangsung, komunikasi dilakukan melalui sambungan telepon. Ketua DPRD menyatakan siap menindaklanjuti seluruh tuntutan SIGA, termasuk percepatan RDP.

Melalui sambungan telepon tersebut, Irwan Hunawa menyampaikan:

DPRD siap menerima dan memproses permohonan RDP dari SIGA segera setelah surat resmi dimasukkan.

DPRD mengapresiasi advokasi SIGA yang dianggap meluruskan persepsi publik di tengah informasi yang simpang siur dan tumpang tindih.

DPRD menilai kritik mahasiswa dan masyarakat sangat penting untuk menjaga akuntabilitas pelayanan publik.

SIGA Gorontalo pun menyampaikan apresiasi terhadap Ketua DPRD atas kesediaannya merespons meski di tengah jadwal padat. “Kami berterima kasih karena beliau tetap membuka komunikasi walaupun lewat telepon,” ujar salah satu perwakilan SIGA.

Aktivis SIGA, Agung Puluhulawa, menegaskan bahwa aliansi akan terus mengawal kasus ini sampai seluruh polemik PKM Sipatana dituntaskan dengan terang dan adil.
“Ini bukan sekadar persoalan satu bidan atau satu puskesmas. Ini tentang martabat pelayanan kesehatan di Kota Gorontalo. Dan SIGA akan berdiri paling depan untuk memastikan tidak ada lagi kelalaian yang menelan korban,” tutup Agung.