BERITA, DAERAH

Perda Pajak dan Retribusi Disahkan, La Ode Haimudin Minta Tarif Iuran Tambang 7 Persen Dievaluasi Berkala

GoKLIK – GORONTALO.| DPRD Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo menyepakati pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dalam regulasi tersebut, tarif Izin Pemanfaatan ditetapkan sebesar 7 persen, dengan ruang evaluasi terhadap penerapannya agar tidak membebani pelaku usaha.

Persetujuan bersama itu ditetapkan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-103 yang dipimpin Ketua DPRD, Idrus M. Thomas Mopili, Senin (7/9/2026), di Ruang Sidang DPRD. Rapat turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Pengesahan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama setelah seluruh fraksi menyampaikan persetujuan akhir.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menjelaskan bahwa setelah disepakati bersama, Perda tersebut akan dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjalani proses evaluasi. Terkait ketetapan tarif Izin Pemanfaatan (IPERA), ia menyebut angka 7 persen merupakan besaran terendah yang disepakati dalam pembahasan.

“Berbicara IPERA, kita berharap ini kita sahkan dulu. Mereka sudah setuju juga untuk mengambil yang terendah angka 7 persen. Pokoknya yang penting disahkan dulu ini, kemudian ini bisa ditinjau setiap saat,” ujar La Ode usai rapat paripurna.

Politisi senior PDI Perjuangan itu menegaskan, penerapan tarif tersebut perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan kondisi usaha di lapangan. Menurutnya, kepemilikan blok pertambangan tidak serta-merta menjamin seluruh wilayah memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Karena itu, skema pungutan harus memperhatikan kemampuan dan kondisi masing-masing pelaku usaha.

“Yang punya blok-blok ini belum tentu juga punya isi semua. Kalau misalnya tidak ada isi, kita tidak ingin juga mereka kemudian rugi. Jadi ini sambil berjalan, kita evaluasi juga. Namanya juga hal yang baru yah, memang perlu adaptasi. Pasti ini tidak sempurna,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyambut penetapan Perda perubahan pajak dan retribusi tersebut dengan harapan regulasi baru dapat memperkuat penerimaan daerah. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah pengakomodasian iuran pertambangan dengan tarif 7 persen sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan disepakatinya Ranperda tersebut menjadi Perda, tahapan berikutnya adalah proses evaluasi di Kemendagri. La Ode menekankan bahwa penerapan ketentuan, khususnya tarif iuran pertambangan, tetap membutuhkan pemantauan agar pelaksanaannya dapat menyesuaikan kondisi usaha dan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha di daerah.

WhatsApp   
NNT

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Ketika Kebaikan Menular : Malam di Mana Seorang Anak Dikelilingi Berkah yang Datang Bertubi-Tubi

INSPIRASI 31 Mei 2026

‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...


Selengkapnya...
NNT
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By