GoKLIK – GORONTALO.| Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Limonu Hippy, meminta pemerintah mengevaluasi skema pembiayaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), khususnya kewajiban jaminan reklamasi yang harus disetorkan sejak awal. Ia mengingatkan, persyaratan finansial yang terlalu berat justru berpotensi menutup akses masyarakat terhadap legalitas tambang dan membuka ruang dominasi pemodal besar. Pernyataan tersebut disampaikan Limonu, Senin (7/9/2026), menyusul pembahasan mengenai legalitas dan tata kelola pertambangan rakyat di Gorontalo. Menurutnya, IPR semestinya menjadi instrumen yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola potensi pertambangan secara legal, bukan justru menghadirkan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh penambang kecil. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah kewajiban jaminan reklamasi pascatambang yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah per hektare. Jika satu IPR atau koperasi mengelola wilayah hingga 10 hektare, kebutuhan dana jaminan tersebut berpotensi mencapai miliaran rupiah. Beban semakin berat karena sebagian besar jaminan, yakni 75 persen, harus disetorkan pada tahap awal. “Kalau jaminan reklamasi dibebankan sekian ratus juta per hektare kemudian harus disetor di awal 75 persen, dari mana masyarakat penambang mendapatkan biaya sebesar itu?” kata Limonu.
Anggota Deprov dari Fraksi Gerindra ini menilai kewajiban tersebut perlu dibedakan dengan iuran produksi yang pembayarannya dapat dilakukan setelah penambang memperoleh hasil. Menurutnya, skema pembayaran berdasarkan hasil produksi lebih memungkinkan masyarakat menyesuaikan kewajiban dengan kemampuan usaha. Sebaliknya, setoran jaminan reklamasi dalam jumlah besar sejak awal dapat menjadi penghalang bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan modal.
Limonu khawatir, kesulitan memenuhi kewajiban finansial akan membuat masyarakat mencari bantuan modal dari pihak ketiga. Dalam situasi tersebut, pemodal berpotensi tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga mengambil kendali atas kegiatan pertambangan. “Kalau masyarakat tidak mampu menyediakan dana sebesar itu, mau tidak mau mereka harus melibatkan pemodal,” ujarnya.
Dirinya mengingatkan agar IPR tidak berhenti sebagai legalitas formal yang menggunakan nama masyarakat, sementara pengelolaan dan keuntungan usaha justru berada di tangan pemodal besar. “Kalau sudah melibatkan pemodal, berarti IPR ini bukan lagi diperuntukkan untuk rakyat, tetapi diperuntukkan untuk pemodal yang mengatasnamakan rakyat,” tegasnya. Ia bahkan mengkhawatirkan munculnya pola pengelolaan yang secara administratif menggunakan skema IPR, tetapi praktiknya menyerupai penguasaan tambang oleh pemilik modal besar.
Karena itu, Limonu mendorong pemerintah meninjau kembali skema kewajiban finansial dalam pengurusan IPR tanpa mengabaikan tanggung jawab reklamasi dan perlindungan lingkungan. Ia menegaskan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan harus memiliki akses nyata untuk memperoleh legalitas, mengelola kegiatan usaha, dan menikmati manfaat ekonominya. “Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri. Kalau memang IPR ini untuk rakyat, maka seluruh skemanya harus memungkinkan rakyat mampu mengakses dan mengelolanya,” pungkasnya.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 