GoKLIK – GORONTALO.| Antrean panjang di sejumlah SPBU di Gorontalo mendorong DPRD Provinsi Gorontalo meminta pengawasan distribusi BBM bersubsidi diperketat hingga tingkat pengisian. DPRD menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penambahan kuota, tetapi juga membutuhkan pengawasan transaksi, penggunaan barcode, dan penelusuran kendaraan yang diduga melakukan pengisian berulang. Persoalan itu dibahas dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke PT Pertamina Patra Niaga di Wisma Tugu II, Jakarta Selatan, Jumat (11/9/2026). Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Monoarfa bersama pimpinan dan anggota Komisi II, serta diterima Sr. Officer III Government Relation PT Pertamina Patra Niaga, Syafaat Yudha Perwira, beserta jajaran. Dalam koordinasi tersebut, DPRD memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyaluran BBM bersubsidi dari Pertamina hingga ke SPBU. DPRD juga mencatat belum adanya tambahan kuota BBM bersubsidi untuk Gorontalo, sementara penetapan kuota merupakan kewenangan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga bertugas menyalurkan sesuai alokasi yang ditetapkan.
Ridwan Monoarfa mengatakan antrean BBM perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan pola konsumsi masyarakat, distribusi, pengawasan, hingga potensi penyalahgunaan. Ia juga menyinggung fenomena panic buying yang dapat terjadi ketika beredar informasi mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM. “Kalau pengawasannya lemah, berapa pun kuota ditambah tetap berpotensi menimbulkan persoalan,” tegas Ridwan.
Karena itu, ia mendorong pengawasan di SPBU diperketat, termasuk memastikan kesesuaian pelat nomor kendaraan dengan data pendaftaran serta memonitor penggunaan barcode agar transaksi tercatat dan tidak disalahgunakan. Dalam pertemuan itu juga dibahas ketentuan batas pengisian berdasarkan jenis kendaraan, di antaranya maksimal 200 liter untuk kendaraan roda enam dan 80 liter untuk kendaraan roda empat tertentu, sementara angkutan penumpang mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menyebut kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi sebelumnya dengan BPH Migas. Ia meminta kendaraan yang melakukan pengisian setiap hari atau berulang kali ditelusuri agar BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Pongoliu, menilai penguatan pengawasan dan keterbukaan informasi lebih mendesak, sebab penambahan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan apabila penyalahgunaan masih terjadi di tingkat SPBU.
Komisi II menargetkan evaluasi persoalan antrean dan penyaluran BBM dapat dilakukan dalam satu hingga dua minggu ke depan. DPRD juga mendorong penguatan Tim Satgas BBM Gorontalo untuk mengawasi aktivitas SPBU, penggunaan barcode, pengisian berulang, serta potensi penyimpangan, sekaligus mengawal kecukupan kuota hingga akhir tahun agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 