GoKLIK – GORONTALO.| Kebutuhan rumah layak huni, sanitasi dasar, pengelolaan sampah hingga penanganan banjir menjadi sejumlah persoalan yang dibawa Pemerintah Desa Hungayonaa, Kabupaten Boalemo, dalam konsultasi ke Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (16/9/2026). Rombongan dipimpin Kepala Desa Hungayonaa, Olwin Yusuf, bersama Ketua BPD Husni Da’i dan jajaran pemerintah desa. Mereka diterima Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo, Akristianto Ahmad, di Ruang Inogaluma untuk membahas kebutuhan pembangunan yang memerlukan dukungan lintas sektor. Olwin menjelaskan, Hungayonaa merupakan salah satu desa percontohan Posyandu dengan penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus mewakili Kabupaten Boalemo dalam program tersebut. Pelaksanaannya membuka sejumlah kebutuhan masyarakat yang memerlukan intervensi lebih luas, terutama infrastruktur, kesehatan, pemberdayaan, perumahan dan permukiman. Ia menyebut masih ada warga yang membutuhkan rumah layak huni dan fasilitas sanitasi, termasuk ibu hamil.
Selain kebutuhan perumahan, Olwin turut menyampaikan inovasi bantuan sosial bagi warga yang mengalami kedukaan. Pemerintah desa mengalokasikan dana desa untuk bantuan berupa kain kafan, uang sedekah, dan biaya penggalian kubur dengan total sekitar Rp1,7 juta. Sementara itu, Akristianto menjelaskan bahwa usulan pembangunan rumah harus mengikuti mekanisme perencanaan dan penganggaran, baik melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD maupun Musrenbang secara berjenjang dari desa hingga provinsi.
Terkait program bantuan rumah layak huni atau Mahayani, Akristianto mengingatkan adanya ketentuan mengenai status kawasan kumuh yang perlu diperhatikan. Hungayonaa sebelumnya masuk dalam kawasan intervensi berdasarkan SK Kawasan Kumuh periode 2021–2024, dengan sejumlah program yang telah direalisasikan berupa jalan paving block, pengerasan jalan, penerangan jalan umum, dan drainase. Adapun bantuan sanitasi atau jamban rumah tangga saat ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota, sehingga usulan perlu diarahkan sesuai pembagian kewenangan.
Persoalan lain disampaikan Ketua BPD Hungayonaa, Husni Da’i, yakni pengelolaan sampah dan normalisasi sungai. Pemerintah desa saat ini menyusun Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, tetapi masih membutuhkan masukan untuk menyesuaikan substansi dan istilah teknis dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, pekerjaan normalisasi sungai yang belum tuntas di sejumlah lokasi dinilai berkontribusi terhadap persoalan banjir ketika hujan deras.
Menanggapi aspirasi tersebut, Akristianto menjelaskan bahwa persoalan sungai yang berkaitan dengan Balai Wilayah Sungai merupakan bagian dari mitra kerja Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menyarankan pemerintah desa melengkapi setiap usulan dengan laporan tertulis atau proposal agar dapat difasilitasi dan diteruskan kepada anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Boalemo-Pohuwato. Ia juga mendorong pemerintah desa memanfaatkan agenda reses sebagai ruang menyampaikan kebutuhan masyarakat secara langsung, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan kewenangan lembaga.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 