GoKLIK – GORONTALO.| Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong perubahan tata kelola program kepemudaan agar lebih berorientasi pada pembinaan dan kaderisasi, bukan sekadar pemberian bantuan hibah kepada organisasi. Pemerintah daerah diminta membangun sistem pengembangan pemuda yang terencana, terukur, dan terintegrasi lintas sektor. Sorotan tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun, saat memimpin kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boalemo, Rabu (16/9/2026). Ia menilai selama ini pendekatan pemerintah terhadap organisasi pemuda masih cenderung berorientasi pada penyaluran bantuan setelah proposal diajukan. “Selama ini penyelesaian kepemudaan hanya pada hilirnya, tidak pada hulunya. Ketika ada proposal, baru kemudian mendapatkan bantuan,” tegas Ghalieb.
Menurutnya, pola tersebut membuat program kepemudaan cenderung reaktif dan belum memiliki ukuran pembinaan yang berkelanjutan. Organisasi pemuda juga tidak semestinya diperlakukan sama seperti organisasi kemasyarakatan yang hanya berorientasi pada penerimaan hibah. Kaderisasi perlu ditempatkan sebagai fondasi untuk membangun kapasitas, kepemimpinan, dan keberlangsungan organisasi.
Sebagai langkah perbaikan, Komisi IV mendorong penyusunan peta jalan atau roadmap kepemudaan melalui konsep blue green kepemudaan, dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Program pengembangan pemuda, menurut Ghalieb, harus terintegrasi dengan sektor lain. Misalnya, pelatihan pertanian tetap menjadi program Dinas Pertanian, tetapi pengembangan sumber daya manusia pemuda yang terlibat harus menjadi bagian dari agenda kepemudaan.
Ghalieb yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar itu mengatakan Komisi IV telah memperjuangkan anggaran pengkaderan kepemudaan di tingkat provinsi agar dapat menjangkau kabupaten dan kota. Ia menilai keberhasilan pembinaan organisasi tidak semata-mata ditentukan besarnya bantuan, melainkan oleh proses kaderisasi yang mampu menyiapkan generasi penerus dan memperkuat kapasitas pemuda.
Karena itu, Komisi IV meminta pemerintah kabupaten dan kota mulai mengalokasikan anggaran kaderisasi dalam APBD 2027 sekaligus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan. Dokumen tersebut diharapkan memuat program, target, indikator keberhasilan, serta pembagian peran lintas sektor agar pembinaan pemuda tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Di 2027 kami berharap kabupaten dan kota juga menganggarkan pengkaderan melalui organisasi, serta rencana aksi daerah terkait program kepemudaan. Pemuda tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan seremonial, melainkan subjek pembangunan,” tegasnya.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 