BERITA, DAERAH

Tindak Lanjut Dugaan Pungli di Samsat Limboto, Komisi I Deprov Gorontalo Agendakan RDP Gabungan

GoKLIK – GORONTALO.| Sorotan masyarakat terhadap pelayanan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum petugas di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gorontalo mendorong Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menyiapkan langkah pengawasan lanjutan. Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak), Komisi I merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan lintas komisi dengan menghadirkan seluruh instansi terkait, termasuk Ombudsman.

Sidak yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama sejumlah anggota komisi itu berlangsung di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Gorontalo, Limboto, Jumat (16/10/2026). Rombongan diterima Kepala UPTD Samsat Kabupaten Gorontalo, Iswan Hasan, untuk membahas persoalan pelayanan yang sebelumnya ramai menjadi sorotan dan viral di media sosial.

Dalam pengawasan tersebut, Fadli menekankan pentingnya pengendalian internal dan kejelasan pembagian tugas tiga unsur penyelenggara Samsat, yakni Kepolisian, pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah, serta PT Jasa Raharja. Menurutnya, pembagian kewenangan antarlembaga tidak boleh menjadi alasan melemahnya pengawasan terhadap aktivitas pelayanan.

“Pengendalian dan pengawasan dari pimpinan Samsat, termasuk koordinator dari pihak Kepolisian, harus lebih aktif dan tidak lengah. Samsat merupakan pusat pelayanan publik yang setiap hari melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan harus diperkuat agar potensi penyalahgunaan kewenangan maupun praktik pungutan liar oleh oknum petugas dapat dicegah,” tegas Fadli.

Ia juga mengingatkan bahwa pelayanan Samsat harus berjalan transparan dan profesional. Integritas petugas dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian prosedur dan tidak dirugikan oleh dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun praktik pungutan liar saat mengurus kewajiban pajak kendaraan.

Sementara itu, Anggota Komisi I, Umar Karim, mengungkapkan bahwa hasil sidak akan menjadi bahan pembahasan dalam RDP gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Forum tersebut direncanakan menghadirkan Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, PT Jasa Raharja, serta Ombudsman untuk mengurai persoalan pelayanan dan pengawasan di lingkungan Samsat.

“Hasil monitoring ini akan menjadi bahan pembahasan dalam RDP gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo. Kita berencana mengundang pihak Kepolisian, Badan Pendapatan Daerah, PT Jasa Raharja, serta Ombudsman untuk membahas secara menyeluruh pelaksanaan pelayanan dan pengawasan di lingkungan Samsat agar persoalan yang viral tidak terulang kembali,” ujar Umar Karim.

Selain berdialog dengan jajaran UPTD Samsat, rombongan Komisi I turut memeriksa alur sejumlah pos pelayanan dan berbincang dengan warga yang sedang mengurus dokumen kendaraan. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat langsung proses pelayanan serta pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

WhatsApp   
NNT

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Ketika Kebaikan Menular : Malam di Mana Seorang Anak Dikelilingi Berkah yang Datang Bertubi-Tubi

INSPIRASI 31 Mei 2026

‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...


Selengkapnya...
NNT
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By