GoKLIK – GORONTALO.| DPRD Provinsi Gorontalo mendesak dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Samsat Kabupaten Gorontalo diproses sesuai ketentuan hukum. Dalam rapat kerja gabungan Komisi I dan Komisi II, Senin (19/10/2026), Anggota Komisi I, Umar Karim, mengapresiasi langkah Dirlantas Polda Gorontalo yang melakukan mutasi personel sebagai bagian dari pembenahan pelayanan di kantor Samsat tersebut. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo itu menghadirkan sejumlah instansi terkait, yakni Bapenda Provinsi Gorontalo, Inspektorat, BKPSDM, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Samsat Kabupaten Gorontalo, PT Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo, serta Dirlantas Polda Gorontalo. Pertemuan tersebut digelar untuk menindaklanjuti persoalan pelayanan yang menjadi sorotan setelah videonya viral di masyarakat. Umar Karim menilai langkah Kepolisian melakukan mutasi terhadap sejumlah personel patut diapresiasi sebagai respons atas persoalan yang terjadi. Namun, ia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada perubahan personel, melainkan harus disertai pertanggungjawaban dan penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan.
“Secara pribadi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak polisi dengan melakukan mutasi beberapa pihak kepolisian di sana,” ujar Umar. Ia juga menyampaikan bahwa DPRD menyepakati perlunya meminta Gubernur Gorontalo menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait persoalan pelayanan tersebut. “Kami juga merekomendasikan permasalahan pungli di sana diproses sesuai hukum yang berlaku,” lanjutnya.
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi I, Dedy Hamzah, turut menyoroti kebiasaan memberi dan menerima uang untuk mempercepat proses pelayanan. Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya melibatkan oknum petugas, tetapi juga perlu menjadi perhatian masyarakat agar tidak membudayakan jalan pintas dalam mengurus administrasi. Dedy juga mempertanyakan lambatnya pencairan santunan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan yang dinilai dapat membebani keluarga korban.
Dirlantas Polda Gorontalo, Kombes Pol. Lukman Cahyono, S.I.K., M.H., menyampaikan permintaan maaf atas praktik yang terjadi sekaligus menegaskan komitmen Kepolisian membenahi pelayanan seluruh Samsat di Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan, petugas PHL yang diduga meminta uang Rp50 ribu telah dinonaktifkan setelah pemeriksaan, sementara perwira yang bertanggung jawab di lokasi juga dikenai sanksi. Sejak Jumat (16/10/2026), Dirlantas menambah tiga personel Polri untuk menggantikan peran PHL pada loket pelayanan Samsat Kabupaten Gorontalo.
Lukman menambahkan, seluruh anggota pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) telah diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagai komitmen bekerja profesional dan tidak melakukan KKN. Kepolisian juga mendalami dugaan praktik pungli yang disinyalir berlangsung sejak awal 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar memeriksa tarif resmi berdasarkan PP Nomor 76 Tahun 2020 serta menegaskan pemberi maupun penerima pungli sama-sama dapat diproses hukum. Bapenda Provinsi Gorontalo dan PT Jasa Raharja Perwakilan Gorontalo turut menyatakan komitmen menindaklanjuti hasil rapat serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan Samsat.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 