GoKLIK – GORONTALO.| Ada ironi di balik pelayanan Samsat Kabupaten Gorontalo. Institusi yang setiap hari mengelola penerimaan dari masyarakat itu justru disebut masih memiliki tenaga kerja yang membantu pelayanan tanpa memperoleh upah. Persoalan tersebut disoroti Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi II, Senin (19/10/2026). Bagi Limonu, kondisi itu menjadi pertanyaan mendasar yang tidak boleh tenggelam di tengah pembahasan dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Samsat. Sebab, ketika masyarakat dituntut memenuhi kewajiban pembayaran, pemerintah juga semestinya memastikan orang-orang yang membantu menjalankan pelayanan mendapatkan hak atas pekerjaan mereka. “Bagaimana mungkin Samsat yang menghimpun pendapatan, tetapi ada tenaga kerja yang membantu pelayanan di kantornya justru tidak digaji,” tegas Limonu dalam rapat yang berlangsung di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo.
RDP tersebut menghadirkan pihak Samsat Kabupaten Gorontalo, Dirlantas Polda Gorontalo, PT Jasa Raharja, Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo, Bapenda Provinsi Gorontalo, BKPSDM, serta Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Pemerhati Daerah Provinsi Gorontalo. Forum itu membahas dugaan pungli sekaligus mengevaluasi tata kelola pelayanan di Samsat.
Limonu menilai, pembenahan tidak cukup hanya dengan mencari dan memberikan sanksi kepada oknum yang diduga melakukan penyimpangan. Pemerintah juga perlu menjawab mengapa tenaga kerja yang telah membantu kelancaran pelayanan justru disebut tidak memperoleh upah. Menurutnya, ketidakjelasan kesejahteraan dapat menjadi salah satu celah yang perlu dievaluasi dalam mencegah penyimpangan.
“Tenaga kerja yang bekerja di Samsat harus diberikan upah yang sesuai. Ini penting agar persoalan kesejahteraan tidak menjadi celah munculnya indikasi-indikasi pungli,” ujarnya. Ia pun mendorong DPRD merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya Bapenda Provinsi Gorontalo, untuk mengevaluasi status dan kesejahteraan tenaga kerja yang diperbantukan di kantor Samsat.
Limonu juga mengapresiasi langkah Polda Gorontalo yang telah memberikan sanksi kepada oknum anggotanya yang terbukti melakukan pungli. Namun, ia mengingatkan bahwa penindakan terhadap pelaku harus diikuti pembenahan sistem, mulai dari transparansi alur pelayanan, kejelasan transaksi, hingga kepastian upah tenaga kerja. Sebab, pelayanan publik tidak cukup hanya menuntut masyarakat taat membayar, tetapi juga harus memastikan hak orang-orang yang bekerja melayani mereka tidak diabaikan.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 