GoKLIK – GORONTALO.| Dua anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Syamsir Djafar Kiayi dan Limonu Hippy, memilih walk out dari rapat pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sikap tersebut menjadi bentuk protes terhadap mekanisme pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang mereka nilai tidak transparan karena belum menyajikan rincian program, kegiatan, dan alokasi anggaran secara jelas. Ketua Fraksi Gerindra, Syamsir Djafar Kiayi, menilai pembahasan anggaran tidak boleh dijalankan sekadar untuk memenuhi tahapan formalitas. Ia mengaku telah berulang kali mengingatkan agar setiap item kegiatan dan anggaran ditampilkan secara terperinci sehingga anggota Banggar dapat memeriksa substansi perencanaan dan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Menurut Syamsir, keberadaan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang telah diakomodir tidak boleh membuat anggota legislatif kehilangan sikap kritis terhadap keseluruhan rancangan anggaran pemerintah daerah. Setiap program tetap harus diperiksa, termasuk kesesuaian kebutuhan, besaran alokasi, dan peruntukannya.
Anggota Banggar, Limonu Hippy, juga mempertanyakan mekanisme pembahasan yang tidak memperlihatkan secara rinci nomenklatur, uraian kegiatan, serta alokasi anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi itu dinilai berisiko membuat anggota Banggar tidak mengetahui secara pasti perubahan anggaran maupun program yang sebelumnya telah dibahas di tingkat komisi.
“Kalau model rapat pembahasan tidak lagi dirinci secara jelas, itu seolah-olah tinggal formalitas pembahasannya. Walaupun sudah dibahas di tingkat komisi, Banggar dan TAPD. Padahal, melalui rapat pembahasan RKA ini, kita harus memastikan jangan sampai ada item kegiatan yang sudah dibahas di tingkat komisi justru tidak terakomodasi lagi, demikian pula dengan tambah kurang anggaran dari setiap item kegiatan harus kita ketahui dasar dan alasannya,” ungkap Limonu.
Ia mengungkapkan pengalaman pembahasan APBD 2026 pada 2025, ketika anggaran penyusunan dokumen pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan dokumen jaminan reklamasi sempat disetujui dalam pembahasan, tetapi kemudian tidak tercantum dalam anggaran. Alokasi tersebut, menurutnya, baru kembali diperjuangkan setelah anggota DPRD mengetahui bahwa anggarannya telah hilang dari dokumen. Pengalaman itu menjadi alasan pentingnya pengawasan langsung terhadap setiap perubahan anggaran.
Limonu menegaskan, Fraksi Gerindra tidak dapat menerima pembahasan anggaran yang tidak disertai penjelasan terperinci. “Bagaimana mungkin kita mengawasi sesuatu yang tidak kita ketahui? Ini seperti membeli kucing dalam karung,” ujarnya. Ia menyebut walk out tersebut sebagai peringatan bagi TAPD dan OPD agar menyajikan RKA secara transparan, menjelaskan dasar setiap perubahan alokasi, serta memastikan seluruh anggaran memiliki peruntukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 