KLIK

Kabupaten Gorontalo.
Dalam dunia kekuasaan, kadang kursi tidak perlu kosong untuk mulai diperebutkan. Cukup dengan menyebar kabar bahwa pemiliknya ‘mengundurkan diri’, para pengatur naskah langsung masuk panggung, lengkap dengan skenario suksesi yang tampak begitu ‘mulus’ meski licin secara etika (mencontohi publik dengan karakter culas).

Begitulah kiranya suasana yang kini membayangi tubuh Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gorontalo. Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Rabu, 23 Juli 2025, menjadi pembuka sheen skenario, publik dikejutkan oleh pernyataan Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Kabgor yang ditengarai menjadi pemicu kontalasi.

"Pak Roni Sampir telah menyatakan mundur dari kepengurusan PMI Kabupaten Gorontalo" (penggalan kutipan sambutan Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI sebagaimana dilansir dari isi berita sebelumnya dilaman Web Media Online MaleoNews dengan Judul BREAKING NEWS! Ketua PMI Kabupaten Gorontalo Dr. Roni Sampir Nyatakan Mundur Ditengah Rakerkab dan juga sama dengan isi berita yang dilansir pada laman web berita Media Online BeritaA1 yang berjudul Rakerda PMI Roni Sampir Legowo Ada Resaufle Pengurus), padahal masa kepemimpinannya masih berlaku hingga 2026.

Pernyataan itu langsung memicu euforia diam-diam di kalangan tertentu. Seolah sudah ada skenario yang siap dijalankan begitu kalimat “mundur” terdengar. Namun lucunya, saat dikonfirmasi langsung, DR. Roni Sampir dengan tegas membantah menyatakan pengunduran diri tersebut.

“Saya benar berhalangan hadir karena suatu hal, tapi saya tidak pernah menyatakan mundur, baik secara lisan maupun tertulis kepada siapa pun,” ujar DR. Roni saat dikonfirmasi wartawan pada rabu sore 23 Juli 2025, dengan nada tegas namun tenang.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa dirinya menyadari akan dinamika yang berkembang dan bersedia menerima konsekuensinya, namun itu tidak berarti secara otomatis menyerahkan jabatan. Lantas muncul pertanyaan: siapa yang begitu cepat menyimpulkan sesuatu yang belum diucapkan? Dan mengapa seolah-olah pernyataan itu justru menjadi “tanda start” bagi kelompok tertentu?

Kata ‘tidak dapat menghadiri’ dipelintir menjadi ‘mengundurkan diri’. Dan yang lebih menggelikan, rekondisi organisasi langsung digulirkan seolah mandat sudah benar benar kosong. Manuver dan bisik-bisik internal mulai terdengar nyaring, menandakan bahwa skenario relasi kuasa telah ditulis lama sebelum kursinya benar-benar dikosongkan.

Ironi pun muncul telanjang di hadapan publik:
PMI yang sejatinya menjadi organisasi kemanusiaan justru terjebak dalam pusaran politik perebutan panggung kuasa seakan kuasa yang telah ada terlalu sedikit untuk diorganisir sendiri. Nama-nama yang dulu ‘berjasa’ kini mulai merapat ke barisan depan, mengukur sandaran kursi dan menyiapkan langkah jika sewaktu-waktu palu pergantian diketuk meski sang ketua belum benar-benar melepaskan jabatan.

Sebagaimana dinamika kekuasaan lainnya, rekondisi yang dipaksakan pun mulai disusun rapi. Seolah ada tangan-tangan yang sedang memastikan jalan benar benar bersih dari penilaian publik, dengan narasi tunggal bahwa ketua telah mundur. Padahal yang terjadi hanyalah ketidakhadiran dalam satu acara formal.

Sumber internal menyebut, ada yang sudah menyusun skenario, menyodorkan nama-nama calon pengganti, bahkan menyiapkan pertemuan lanjutan pasca-Rakerda. “Seakan-akan kabar mundurnya itu bukan kabar mengejutkan, melainkan kode nada yang memang sudah ditunggu-tunggu berbunyi,” ujarnya.

Bahkan hingga jumat pagi, 25 Juli 2025 awak media pun kembali mengkonfirmasi terkait pernyataan pengunduran diri mantan sekda tersebut DR. Roni Sampir, S.Kep. M.Kes dengan menanyakan apakah beliau telah membuat surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis?. Beliau DR. Roni singkat menjawab "Belum" dan tidak ingin berkomentar banyak.

Pertanyaannya sederhana namun tajam: Jika sang ketua belum pergi, mengapa begitu banyak yang tergesa menyiapkan jahitan kemeja pengganti?