KLIK

Kab. Gorontalo PMI bukan organisasi seremonial. Ia berdiri di atas nilai-nilai kemanusiaan yang murni, bukan dibentuk untuk melayani kepentingan siapa pun, apalagi menjadi batu loncatan bagi mereka yang ingin memperpanjang pengaruh di luar ranah kemanusiaan.

Di Kabupaten Gorontalo, dinamika jelang pergantian Ketua PMI mulai memunculkan banyak nama. Sebagian datang dari jalur dan lingkar kekuasaan politik, sebagian lagi dari kalangan profesional. Ini bukan hal yang salah. Tapi publik dan relawan berhak bertanya, siapa di antara mereka yang benar-benar punya rekam jejak, dan siapa yang hanya baru muncul saat jabatan mulai terbuka?

Organisasi kemanusiaan ini tidak bisa dikendalikan oleh mereka yang hanya tahu buat rapat, bukan terjun ke lapangan memberi solusi atas kondisi yang dialami masyarakat. Kursi Ketua PMI bukan tempat istirahat sejenak di tengah lompatan karier. Ia adalah ladang pengabdian yang hanya layak diisi oleh mereka yang sudah lebih dulu menaruh waktunya bersama relawan kemanusiaan, bukan yang baru datang membawa spanduk untuk pencitraan dan branding diri.

Dari sejumlah nama yang muncul, publik mengenal dr. A.R. Mohammad, seorang dokter ASN dengan Golongan karier Paripurna di Golongan IV E setara jenderal ASN, pernah menjabat direktur RS. MM. Dunda, sekaligus pemilik klinik. Dokter Spesialis penyakit dalam yang aktif dalam kegiatan bakti sosial dan layanan kesehatan masyarakat tanpa banyak sorotan. Figur ini mulai dipandang sebagai simbol alternatif, datang bukan karena posisi jabatan, tapi dinilai kepedulian yang konsisten.

H. Zulfikar Y. Usira, Ketua DPRD dari Partai Golkar. Ia punya kekuatan jejaring dan pengaruh struktural politik, selain itu H. Borju Sapaan bagi Pak Ketua DPRD Kabgor ini juga merupakan pengusaha properti depeloper. tapi justru itu yang menimbulkan tanya, mampukah beliau menjaga independensi PMI dari tarikan luar kepentingan kemanusiaan sebagaimana tujuan PMI?

Iskandar Mangopa, koleganya di parlemen DPRD Kabgor, dikenal aktif berdiplomasi politik. Selain sebagai Anggota DPRD Komisi I dari Partai Golkar Beliau juga pengusaha properti pariwisata. Namun sejauh ini rekam keterlibatan langsungnya dalam aktivitas PMI pengetahuan dan pemahaman diakui Iskandar masih sangat terbatas.

Ramsi Sondakh Anggota Komisi IV DPRD Kabgor dari partai Gerindra tampil lebih membumi. Doronya kerap hadir rutin setiap bulannya di kegiatan donor darah dan kampanye edukasi kesehatan yang diprakarsai olehnya. Pendekatannya dinilai lebih organik oleh sebagian relawan kemanusiaan meski wilayahnyanya madih terkonsentrasi didapilnya.

Ada pula Jayusdi Rivai, Ketua Komisi IV DPRD Kabgor dari PPP yang punya rekam organisasi sosial dan organisasi kader. Beliau dinilai cakap secara kelembagaan, namun juga perlu membuktikan bahwa niatnya bukan hanya soal struktur dan posisi politis.

Sementara Dr. Sumanti Maku, kenal sebagai kadis PMD yang juga masuk dalam struktur pengurus sebagai wakil ketua bidang penanggulangan bencana. Dengan membawa pengalaman birokrasi serta organisatoris yang panjang. Tapi tantangannya pun tak kecil,  bagaimana menjamin bahwa PMI tetap independen dari struktur pemerintahan yang beliau representasikan?

Dari beragam latar itu, satu hal tak boleh dikaburkan yakni PMI butuh pemimpin, bukan pelaku pencitraan. Bukan siapa yang paling dikenal, tapi siapa yang paling konsisten bekerja untuk kemanusiaan. Bukan siapa yang punya jabatan, tapi siapa yang mampu memikul beban untuk sebuah semangat kemanusiaan.

Jika organisasi ini ingin tetap dipercaya publik, maka pintunya harus tertutup rapat dari mereka yang datang hanya untuk kepentingan di luar misi kemanusiaan. PMI bukan tempat mencari posisi. Ini rumah naluri kemanusiaan yang berpihak. Siapa pun yang ingin memimpinnya, harus datang dengan niat hati bukan dengan agenda politis.

Karena sekali PMI terseret ke ruang yang bukan miliknya, maka habislah marwahnya sebagai rumah penyelamat kemanusiaan dan sesama.