KLIK

Persetujuan tersebut tertuang dalam surat bernomor S-15/PK/PK.7/2025 yang diterbitkan pada 9 September 2025. Surat itu menegaskan bahwa permohonan Pemerintah Kota Gorontalo dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2024, dengan dokumen pendukung yang dinyatakan lengkap.

Dalam instruksinya, Kemenkeu meminta agar Pemerintah Kota Gorontalo segera menghentikan penggunaan RKUD pada Bank SulutGo Cabang Gorontalo dan menindaklanjuti proses administrasi pemindahan ke BTN.

Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, membenarkan penerimaan surat tersebut. Ia memastikan, pihaknya segera mengeksekusi seluruh tahapan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Proses pencairan dan pengeluaran dana terakhir melalui BSG akan dilakukan pekan ini,” jelasnya.

Lebih jauh, Nuryanto mengungkapkan bahwa langkah berikutnya adalah menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi SP2D online, yang akan mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan sistem BTN.
“Insya Allah koordinasi akan kami lakukan pekan depan,” tambahnya.

Persetujuan Kemenkeu ini menjadi penanda bahwa konsistensi sikap Pemerintah Kota Gorontalo di bawah kepemimpinan Adhan Dambea mendapat legitimasi dari pusat, sekaligus membuka babak baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih dari itu, Adhan Dambea mencontohkan bahwa konsistensinya dalam perkataan benar-benar sejalan dengan perbuatan dan sikap dalam setiap kebijakan yang diambilnya. Sosoknya juga tercermin sebagai pemimpin yang tegas dalam pendirian dan tidak plin-plan, sehingga setiap langkah kebijakan memiliki arah yang jelas serta berpijak pada keyakinan yang kokoh.