KLIK

Rombongan mahasiswa kemudian diterima untuk berdialog di ruang rapat Dulohupa oleh pimpinan DPRD, yakni Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili, didampingi Wakil Ketua I Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua II Laode Haimudin, Wakil Ketua III Sulyanto Pateda, serta Anggota Komisi IV Manaf Abidin Hamzah.

Rangkuman Media, Koordinator Aksi Aliansi BEM menyampaikan lima tuntutan utama kepada pimpinan dan anggota dewan, yaitu:

• Mendesak BK DPRD Gorontalo segera merekomendasikan pemecatan WM.
• Mengaudit penggunaan anggaran perjalanan dinas anggota dewan.
• Menolak pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah dinas gubernur di tengah kondisi efisiensi anggaran.
• Mendesak percepatan realisasi proyek pembangunan jalan senilai Rp2,5 miliar.
• Mengancam aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.

Menanggapi tuntutan itu, Ketua DPRD Idrus M.T. Mopili menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya berdiri pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan aspirasi publik.

“Terkait tuntutan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD berinisial WM, kami menegaskan bahwa keputusan lembaga ini akan segera diumumkan melalui rapat paripurna setelah seluruh mekanisme selesai. Proses masih berjalan, namun publik tidak perlu khawatir karena keputusan BK hampir dipastikan sejalan dengan keputusan partai politik,” ungkap Thomas

Ketua DPRD juga menambahkan bahwa persoalan ini turut mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Inspektorat Jenderal, yang hadir langsung untuk mengawal jalannya proses dan memastikan langkah administrasi sesuai ketentuan perundangan.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, yang juga mewakili DPD PDI Perjuangan, menyampaikan bahwa partainya telah lebih dulu memproses pemecatan WM melalui mekanisme organisasi. Keputusan resmi pemecatan ditetapkan oleh DPP PDIP pada Minggu, 21 September 2025, setelah menerima rekomendasi dari daerah.

“Atas nama partai, kami memohon maaf kepada masyarakat dan lembaga DPRD atas perilaku kader kami. Pemecatan telah diputuskan secara resmi oleh DPP,” tegas Laode.

Langkah yang sedang berjalan ini menandai langkah serius DPRD Provinsi Gorontalo dalam menegakkan integritas lembaga DPRD Provinsi Gorontalo, serta menjaga marwah wakil rakyat di hadapan publik.