KLIK

Merespons kondisi memprihatinkan itu, tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pemerintahan, Ludin Olii, angkat suara. Dengan nada keprihatinan, ia menyerukan ajakan patungan dari masyarakat guna membantu pemerintah daerah, khususnya Disdukcapil, dalam pengadaan tinta cetak KTP.

“Ini kebutuhan mendasar. KTP itu identitas resmi yang sangat vital bagi urusan masyarakat, baik untuk pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga kepentingan lainnya. Tidak seharusnya pelayanan publik dihambat hanya karena hal sesederhana seperti tinta cetak yang habis dan ketiadaan anggaran untuk membelinya,” tegas Ludin Olii.

Ia menilai, ajakan pengumpulan dana masyarakat memang bukan solusi yang normatif, namun langkah ini dianggapnya sebagai upaya solutif darurat demi membantu ribuan warga yang kini terganjal urusan administrasinya akibat kendala cetak layanan KTP. “Kalau pemerintah daerah dan dinas terkait tidak mampu mencari solusi, maka kita sebagai masyarakat jangan tinggal diam saja,” imbuhnya.

Lebih jauh, Ludin Olii menyoroti lemahnya antisipasi serta minimnya perencanaan anggaran Kabgor. Menurutnya, ketiadaan tinta cetak adalah bentuk kelalaian yang memalukan dan seharusnya menjadi perhatian serius para pengambil kebijakan.

Ia juga mengajak DPRD Kabupaten Gorontalo agar tidak menutup mata. Sebagai representasi rakyat, legislatif diminta segera turun tangan dan menggunakan kewenangannya untuk memastikan hak dasar masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan terpenuhi.

“DPRD jangan hanya diam di kursi empuknya saja. Ini saatnya mereka membuktikan fungsi keterwakilan mereka pada kepentingan rakyat. Jika soal tinta cetak saja masyarakat harus patungan, lalu apa fungsi anggran pemerintah? Sebaiknya DPRD pun mengambil peran dengan berkontribusi melalui patungan pembiayaan pengadaan tinta tersebut jika berkenan.” pungkasnya dengan nada tajam.

Situasi ini memperlihatkan betapa rentannya manajemen pelayanan publik, ketika hal mendasar seperti administrasi kependudukan semisal KTP saja terhenti akibat ketiadaan tinta, publik pun patut bertanya, apakah kebijakan anggaran pemerintah benar-benar hadir untuk rakyatnya?