KLIK

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Ketua Komisi I Fadli Poha, Wakil Ketua Komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie, serta anggota Fikram A.Z. Salilama, Umar Karim, Femmy Kristina Udoki, dan Ramdan D Liputo. Serta pendamping Komisi I Sekertariat Deprov Gorontalo.

Dalam keterangannya kepada media, anggota Komisi I Umar Karim kepada media menyampaikan bahwa berdasarkan hasil wawancara langsung dengan masyarakat dan para petani di lokasi, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penguasaan lahan tersebut.

“Ada beberapa keganjalan yang kami temui di lapangan. Dari keterangan masyarakat, diketahui bahwa lahan yang merupakan milik Hein Ratulangi justru telah dijual oleh orang lain kepada pihak perusahaan. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar dan harus diklarifikasi,” ungkap Umar Karim.

Ia menegaskan, Komisi I akan menindaklanjuti temuan tersebut secara kelembagaan melalui rapat lanjutan bersama pihak-pihak terkait.

“Kami akan menjadwalkan rapat berikutnya dengan menghadirkan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pihak perusahaan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan hak-hak masyarakat tidak dirugikan,” tambahnya.

Komisi I menilai, penyelesaian kasus sengketa lahan ini penting dilakukan secara transparan dan berkeadilan, mengingat persoalan pertanahan di daerah seringkali berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila tidak segera ditangani dengan baik.