KLIK

Dalam agenda monitoring tersebut, Kepala Desa Huluduotamo Suwardin Wartabone menyampaikan berbagai capaian sekaligus sejumlah persoalan yang masih dihadapi  pemerintahnya. Beliau Kades Suwardin menjelaskan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) didesanya berjalan lancar, dan secara umum situasi keamanan desa aman dan kondusif. Desa Huluduotamo sendiri berdasarkan data statistik internal desa berpenduduk 773 jiwa, dengan 241 kepala keluarga.

Meski demikian, Kades Suwardin mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa perselisihan rumah tangga di masyarakat, terutama akibat pengaruh perkembangan aplikasi digital internet seperti FB tiktok dan WA. Ia menegaskan bahwa persoalan sosial semacam ini selalu diselesaikan di tingkat desa melalui musyawarah atau bahasa kininya restoratif Justice. Masalah tanah juga menjadi salah satu isu yang sering ditangani oleh pemerintah desa.

Dari sisi pendanaan, Desa Huluduotamo mengelola dana desa (DD) sebesar Rp700 juta dan alokasi dana desa (ADD) Rp350 juta. Sebagai desa mandiri, 20 persen anggaran diarahkan untuk ketahanan pangan, sementara 10 persen digunakan untuk perbaikan kantor desa. Namun, Suwardin menyoroti rendahnya kesadaran pajak warga, terutama dari kalangan pendatang baru di perumahan yang belum melapor, sehingga berpengaruh pada penyaluran penghasilan tetap aparat desa.

Persoalan lain yang disampaikan adalah pengelolaan sampah rumah tangga yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. 
“Banyak warga membuang sampah sembarangan karena belum ada sistem pengangkutan yang teratur,” ujarnya. Suwardin juga menambahkan, Koperasi Merah Putih sudah melakukan sosialisasi dan tinggal menunggu pembentukan kantor di desa.

Di sektor pertanian, masyarakat yang mayoritas petani mengaku sangat membutuhkan alat pertanian seperti jonder (traktor) guna meningkatkan hasil panen. Dua bulan terakhir, wilayah ini bahkan sempat mengalami panen raya jagung, menandakan potensi pertanian masih kuat. Selain itu Suwardin juga menyoalkan hasil retribusi wisata Danau Perintis yang masuk wilayah desa namun desanya belum pernah menerima hasil kontribusi pendapatan dari objek wisata tersebut bagi pemerintahan desa.

Menutup kunjungan, Wakil Ketua Komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie menyampaikan Aspiran dan permasalahan kelurahan yang masuk akan di sampaikan ke komisi terkait, dan kami komisi I apresiasi terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa Huluduotamo. “Kunjungan ini penting untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa,” tegas Hj. Sitti.