KLIK

Legislator asal daerah pemilihan Batudaa Cs yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD bidang Pemerintahan dan Hukum ini menilai, penambahan porsi dari 10 persen menjadi 11 persen merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas keuangan desa dalam mengakomodir kesejahteraan para Imam Desa, Guru Ngaji, Kader Posyandu, dan tenaga kader kesehatan lainnya.

Menurut Muhlis, skema peruntukan Dana Desa tahun 2026 yang telah diatur secara ketat dalam regulasi prioritas penggunaan dana desa, membuat ruang fiskal desa menjadi terbatas. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyulitkan pemerintah desa dalam mengalokasikan honor bagi para abdi desa dan tenaga sosial keagamaan yang selama ini berperan penting dalam pelayanan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan porsi DAU-ADD menjadi 11 persen. Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan dan perhatian kepada para Imam, Guru Ngaji, dan kader desa yang menjadi garda terdepan dalam pembinaan sosial dan spiritual masyarakat,” tegas Muhlis dalam rapat pembahasan APBD Kabupaten Gorontalo Tahun 2026.

Aleg PKB ini menambahkan, kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi realistis terhadap keterbatasan fiskal desa sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

“Jika kebijakan ini disetujui, maka 191 desa di Kabupaten Gorontalo akan mendapatkan ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai para abdi desa dan tenaga pelayanan masyarakat yang selama ini bekerja bagi masyarakat desa, namun belum mendapat perhatian yang proporsional,” imbuhnya.

Muhlis Panai menutup pernyataannya dengan harapan agar Pemerintah Daerah dan TAPD dapat mempertimbangkan secara bijak usulan tersebut, sebagai bentuk keberpihakan terhadap pembangunan manusia di tingkat desa yang selama ini menjadi pondasi utama pembangunan daerah.