KLIK

Penandatanganan MoU yang berlangsung dua pekan lalu itu dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat integritas kelembagaan DPRD, sekaligus memastikan setiap proses legislasi dan pengawasan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

“Langkah ini menunjukkan arah kepemimpinan yang penuh visi dan taat asas. Ketua DPRD mampu menghadirkan semangat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan lembaga legislatif bekerja dalam koridor hukum yang benar,” ujar Ludin Olii pada media, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi benteng dalam mencegah potensi penyimpangan, baik dalam proses pembahasan anggaran, pengawasan program pemerintah daerah, maupun pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.
Ludin menilai, Ketua DPRD Kabgor Zulfikar Y. Usira telah menunjukkan kemampuan membangun komunikasi kelembagaan yang produktif dengan unsur Forkopimda, khususnya dengan Kejari Kabgor, demi terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas.

“Sinergi seperti ini bukan hanya bentuk komitmen hukum, tetapi juga etika politik yang patut dicontoh. DPRD harus menjadi contoh lembaga yang terbuka terhadap pengawasan dan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum,” tambahnya.

Ludin berharap, MoU tersebut tidak berhenti pada seremoni semata, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata seperti pembinaan hukum bagi anggota DPRD, pendampingan dalam pengawasan anggaran, serta penguatan kapasitas aparatur legislatif dalam memahami regulasi.

Langkah yang ditempuh Ketua DPRD H. Zulfikar Y. Usira ini, lanjut Ludin, merupakan refleksi kepemimpinan yang adaptif terhadap tantangan zaman, di mana kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap DPRD Kabupaten Gorontalo.