KLIK

Ketua Pansus, Umar Karim, menegaskan bahwa penataan SOTK diarahkan untuk mewujudkan efisiensi birokrasi dan penguatan fungsi OPD.

“Kami sangat mendukung penataan SOTK ini. Tujuan utamanya adalah efisiensi dan revitalisasi fungsi OPD agar lebih efektif,” ujar Umar.

Pansus menyepakati pengurangan jumlah OPD menjadi 27, meskipun terdapat pembentukan Dinas Pendapatan Daerah sebagai pecahan dari Dinas Keuangan.

Sementara itu pansus mempertahankan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alasan kebudayaan harus tetap menjadi ranah pembentukan karakter dan identitas daerah. Urusan Pemuda dan Olahraga dialihkan ke Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Pemuda Olahraga. Penggabungan Badan Kepegawaian dengan Dinas Pengembangan SDM menjadi Dinas Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

Penataan ulang Dinas Pertanian, yang berubah menjadi Dinas Peternakan dan Perkebunan, sementara urusan tanaman pangan dan hortikultura dipindahkan ke Dinas Ketahanan Pangan. Umar menegaskan pentingnya bidang khusus pertanahan mengingat banyaknya konflik lahan, persoalan HGU, dan pengadaan tanah yang belum tuntas.

Pansus mewajibkan Pemprov menyesuaikan APBD 2026 dengan struktur OPD baru. Jika tidak terakomodasi di APBD murni, penyesuaian hanya dapat dilakukan melalui APBD Perubahan 2026.

Penataan ini merupakan tindak lanjut dari amanat PP Nomor 18 Tahun 2016, yang sebelumnya dituangkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2016 dan diperbarui melalui Perda Nomor 3 Tahun 2022.