KLIK

Pantauan Media dilokasi, aksi tersebut berbeda dari aksi massa pada umumnya, demonstrasi ini justru mendapat sambutan langsung dari jajaran pimpinan daerah. Gubernur Gorontalo Ir. H. Gusnar Ismail, MM didampingi wakil gubernur Dra. Idah Syahidah Rusli Habibie, Ketua Deprov Gorontalo Idrus M.T Mopili dan Wakil Ketua DPRD, sejumlah anggota legislatif, serta unsur Forkopimda pun hadir menemui para peserta aksi. Kehadiran para pejabat ini menjadi momentum dialog terbuka antara warga Pinogu dan pemerintah, menandai komitmen bersama mencari solusi atas masalah yang dikeluhkan warga tersebut.

Dalam dialog tersebut, para orator dari aliansi menyoroti ketimpangan pembangunan yang mereka rasakan selama bertahun-tahun. Mereka menegaskan bahwa tanpa akses jalan yang memadai, masyarakat Pinogu tetap akan tertinggal dalam layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Seruan itu ditanggapi oleh Ketua DPRD Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, yang menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan damai masyarakat Pinogu. Ia menjelaskan bahwa DPRD telah mengalokasikan anggaran pembangunan jalan sebesar Rp2,5 miliar pada 2024, namun realisasi fisik membutuhkan tahapan teknis lanjutan.

Thomas menegaskan bahwa upaya tersebut tidak berhenti pada tahun berjalan. DPRD akan menganggarkan penyusunan Dokumen Engineering Design (DED) pada APBD 2025 sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan fisik di 2026. Ia menekankan bahwa prioritas saat ini adalah membuka akses dengan lebar dua meter menggunakan rabat beton demi memastikan kendaraan dapat mencapai pusat desa. Untuk memperkuat koordinasi, ia meminta perwakilan demonstran menyerahkan kontak resmi agar proses pengawasan pembangunan berjalan optimal.

Sementara itu, Gubernur Gorontalo Ir. H. Gusnar Ismail, MM mengungkapkan bahwa sejumlah program pembangunan Pinogu telah masuk dalam APBD Perubahan 2025, termasuk penyusunan desain renovasi gedung SMA di wilayah tersebut. Gubernur Gusnar menjelaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal anggaran, tetapi juga status kawasan Pinogu yang termasuk dalam area konservasi. Pemerintah daerah membutuhkan persetujuan pusat untuk mengubah status kawasan menjadi HPL sebelum pelebaran jalan dapat dilakukan secara penuh. Meski demikian, pembukaan akses awal tetap menjadi prioritas jangka pendek pemerintah.

Menutup rangkaian aksi demo, perwakilan Aliansi Pinogu Merdeka menyerahkan petisi berisi tiga tuntutan utama mereka kepada pemerintah yang memuat tentang desakan percepatan pembangunan jalan sesuai RPJMD, penganggaran DED jalan dalam APBD 2025, serta penetapan pembangunan infrastruktur Pinogu sebagai program strategis APBD 2026. Meskipun aksi berakhir dengan damai, namun masa aksi menegaskan bahwa tekad masyarakat Pinogu untuk memperjuangkan hak mereka atas akses infrastruktur layak yang telah lama dinantikan benar benar menjadi prioritas masyarakat pinogu kepada pemerintah.