BERITA, PEMERINTAHAN

Komisi I Deprov Gorontalo Matangkan Mekanisme Seleksi KPID Lewat Konsultasi Virtual Bersama KPI Pusat

GoKLIK Gorontalo. Sebagai Mitra Kerja dan bidang yang menjadi bagaian pengawasan, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo fokus memastikan tata kelola penyiaran daerah melalui konsultasi resmi bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Senin (29/9/2025). Pertemuan virtual tersebut digelar sebagai bagian dari rangkaian persiapan menghadapi proses rekrutmen anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo periode 2026–2029. Seluruh anggota Komisi I mengikuti pertemuan ini dari ruang Komisi I, sementara itu unsur KPI Pusat diwakili langsung Wakil Ketua, Mohamad Reza.

Dalam agenda tersebut, Komisi I secara khusus meminta penjelasan teknis dari KPI terkait mekanisme administrasi, standar kelayakan calon, hingga tata cara seleksi yang harus dijalankan panitia. Bagi Komisi I, penyelarasan aturan sejak awal sangat penting untuk memastikan tidak ada celah yang menimbulkan persoalan hukum maupun etik di kemudian hari. Karena itu, konsultasi ini dipandang sebagai tahap strategis sebelum pembentukan panitia seleksi.

Anggota Komisi I dari Fraksi Amanat Bangsa, Femmy Kristina Udoki, saat dimintai tanggapannya kepada media menegaskan bahwa koordinasi dengan KPI bukan sekadar agenda formalitas untuk memenuhi ketentuan, melainkan bagian dari upaya menjaga kualitas proses seleksi. Menurutnya, Deprov ingin memastikan bahwa rekrutmen calon komisioner KPID mendatang berlangsung profesional dan sesuai standar nasional. “Dengan konsultasi ini, Deprov dalam hal ini komisi I bersama KPI memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga integritas seleksi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPI, Mohamad Reza, menekankan pentingnya kredibilitas dalam setiap tahapan seleksi. Dirinya menjelaskan bahwa keberadaan KPID di daerah sangat strategis karena berdampak langsung pada kualitas konten siaran yang dikonsumsi publik setiap hari. Oleh karena itu, menurut Reza, seleksi harus dilakukan secara terbuka dan mengedepankan prinsip merit demi melahirkan komisioner yang kompeten dan independen.

Komisi I juga menyoroti kebutuhan penyelarasan antara regulasi pusat dan kebijakan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan dalam pelaksanaan seleksi. Penguatan aspek transparansi, objektivitas penilaian, serta keterlibatan publik menjadi bagian dari komitmen yang disampaikan Komisi I dalam forum tersebut. Konsultasi ini sekaligus menjadi dasar pengambilan kebijakan internal DPRD sebelum tahapan teknis dimulai.

Di akhir konsultasi, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memastikan bahwa proses rekrutmen anggota KPID akan segera digulirkan setelah seluruh prosedur dipastikan sejalan dengan arahan KPI. DPRD menargetkan seleksi tahun ini dapat menghasilkan figur-figur baru yang mampu membawa KPID Gorontalo menjadi lembaga penyiaran independen yang bekerja profesional, responsif, dan dipercaya publik.

WhatsApp   
NNT
126

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Arah Angin Golkar Kabgor: Kalkulasi Suara, Pleno Penentu, dan Bayang-Bayang Aklamasi di Musda XI

POLITIK 09 Desember 2025

GoKLIK GORONTALO. Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, resmi membuka rangkaian pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo, Selasa...


Selengkapnya...
NNT
554
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By