KLIK

Keputusan pengambilalihan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pengambilalihan Pelaksanaan Musda XI Golkar Kabgor bernomor 109/DPD-GOLKAR/PROV-GTLO/XII/2025 tertanggal 7 Desember 2025. Informasi ini diterima redaksi usai pengurus DPD I, Sucipto Potabuga, S.IP, menyerahkan langsung surat tersebut kepada DPD II Golkar Kabupaten Gorontalo melalui pengurus Guntur Puluhulawa, Minggu pagi, 7 Desember 2025, di kantor DPD II Golkar Kabgor.

Melalui surat tersebut, DPD I menegaskan bahwa tanggung jawab penuh penyelenggaraan Musda XI kini berada sepenuhnya di bawah kendali struktur provinsi. Untuk memastikan proses musyawarah berjalan tertib dan objektif, DPD I menunjuk Sekretaris DPD I, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, SE.MM, sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan Musda XI Golkar Kabupaten Gorontalo.

Surat yang ditandatangani Ketua DPD I Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, itu juga memerintahkan penetapan jadwal pelaksanaan Musda pada Selasa, 9 Desember 2025. Penegasan tanggal tersebut sekaligus mengembalikan kepastian pelaksanaan musyawarah setelah sebelumnya terganggu akibat penundaan sepihak oleh panitia.

DPD I turut memberikan mandat penuh kepada Sekretaris DPD I, Bung Ghalieb Lahidjun, untuk mengambil langkah strategis guna menyukseskan pelaksanaan Musda. Mandat ini mencakup penyusunan agenda ulang, penguatan koordinasi antarelemen kepengurusan, serta memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan organisasi.

Saat dikonfirmasi terkait informasi surat tersebut, Guntur Puluhulawa membenarkan hal itu.
"Iya benar, tadi pagi saya telah menerima surat yang diserahkan oleh pengurus DPD I Golkar provinsi, dan surat tersebut merupakan pemberitahuan pengambilalihan penyelenggaraan Musda XI Golkar Kabgor oleh DPD I," ujarnya singkat kepada media.

Di sisi lain, salah satu Pengurus Kecamatan (PK) Limboto Barat, Halid Kau, turut memberikan tanggapan keras atas polemik yang terjadi. Ia mengaku sangat menyesalkan dinamika yang memperlihatkan seolah-olah partai sebesar Golkar hanya dijadikan alat permainan oknum tertentu.
"Sebagai PK Golkar kecamatan, saya sangat menyesal dengan kejadian ini. Pemimpin sebesar Partai Golkar harusnya memberi contoh yang baik, bukan mempertontonkan hal yang buruk kepada kader. Saya baru menjadi pengurus kurang lebih satu tahun, dan ini preseden yang sangat tidak sehat," ujar Halid.

Ia juga menyoroti lemahnya manajemen dan disiplin organisasi yang ditunjukkan panitia Musda. Menurutnya, PK sebagai pemilik mandat suara sama sekali tidak diinformasikan terkait perkembangan agenda Musda, termasuk penundaan yang dilakukan panitia.
"Kami justru kaget karena informasi penundaan ini disampaikan oleh DPD I, bukan panitia. Ini kan preseden buruk bagi organisasi," tegasnya.

Lebih jauh, Halid mengkritik kerja panitia yang dinilainya tidak prosedural dalam mengelola tahapan Musda. Hingga sehari sebelumnya, belum ada penetapan calon tetap hasil penjaringan panitia yang memenuhi syarat pencalonan sebagaimana ketentuan organisasi Partai Golkar.
"Hal-hal mendasar seperti penetapan calon tetap saja tidak ada. Bagaimana mungkin Musda bisa berjalan sehat kalau tahapan awal saja tidak tertib?" tambahnya.

Di akhir keterangannya, Halid memberikan apresiasi atas langkah tegas dan cepat DPD I Golkar Provinsi Gorontalo yang mengambil alih penyelenggaraan Musda XI.
"Kami sangat menghargai langkah DPD I. Ini memberikan kepastian bagi kami PK terkait agenda demokrasi organisasi. Setidaknya, Musda bisa kembali pada rel yang benar," tutupnya.

Dengan sikap tegas DPD I tersebut, arah pelaksanaan Musda XI Golkar Kabupaten Gorontalo kembali menemukan kepastian. Dinamika ini menjadi penentu penting arah kepemimpinan Golkar Kabgor ke depan sekaligus menjadi tolok ukur loyalitas struktur terhadap aturan main partai.