KLIK

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Kabag Fasilitasi dan Penganggaran Yolanda Rahman, MEc.dev., Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Ismail M. Djafar, serta Kabag Umum dan Keuangan Moh. Yani Uno. Kehadiran para pejabat struktural ini menegaskan konsistensi Sekretariat Deprov dalam memperkuat kualitas tata kelola internal lembaga legislatif daerah.

Dalam laporan panitia pelaksana, Ketua Panitia yang juga Kabag Umum dan Keuangan, Moh. Yani Uno, menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan merujuk pada landasan hukum dan ketentuan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri, serta Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Pemerintahan Daerah.

Yani menegaskan bahwa capacity building ini tidak semata agenda rutin, tetapi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat pengelolaan fasilitasi aspirasi DPRD. Selain itu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap bagian dalam struktur Sekretariat Deprov agar mampu bekerja lebih efektif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan lembaga legislatif.

Kegiatan ini turut melibatkan BPSDM Provinsi Gorontalo sebagai fasilitator sekaligus narasumber utama Kabid Pengembangan SDM Mohamad Safril, AP, ME.c. dev dalam penyampaian materi peningkatan kapasitas. Keterlibatan BPSDM memberi penguatan penting dalam memastikan proses pembelajaran berjalan lebih terarah, terstandar, dan sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur pendukung kerja DPRD.

Menariknya, agenda peningkatan kapasitas ini juga dirangkaikan dengan orientasi PPPK baru di Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo. Orientasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi pegawai baru dalam memahami kultur kerja, standar layanan, serta mekanisme koordinasi di lingkungan Sekretariat DPRD.

Kegiatan capacity building ini diikuti oleh ratusan SDM Sekretariat Deprov Gorontalo dan akan berlangsung selama tiga hari, mulai 11 hingga 13 Desember 2025. Para peserta akan mendapatkan materi penguatan kompetensi teknis, kedisiplinan, etika kerja, hingga pemahaman regulasi dan mekanisme fasilitasi tugas-tugas DPRD dalam rangka Mengselaraskan tujuan dan semangat kerja seluruh bagian lingkup kerja dalam pengimplementasian tugas dan kerja.