KLIK

Dalam rapat bersama Gubernur Gorontalo, Komisi I DPRD menyoroti sejumlah kendala administratif dan landasan hukum yang selama ini menjadi kendala proses pembayaran ganti rugi lahan milik keluarga Moniaga, sebagaimana telah diputuskan melalui putusan kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak agustus 2024. Komisi I Deprov Gorontalo menilai, kejelasan mekanisme pembayaran menjadi kunci agar putusan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

Rapat yang dilaksanakan pada Senin, 15/12/2025, di Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo tersebut Dipimpin langsung oleh Gubernur Gorontalo, H. Ir. Gusnar Ismail, MM, dan dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, Anggota Komisi I Ramdan D. Liputo dan Yeyen S. Sidiki, serta jajaran pimpinan OPD teknis, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Biro Hukum Pemprov Gorontalo.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, usai Rapat pembahasan kepada media menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap polemik ini tidak akan tinggal diam, bahkan Gubernur Gorontalo, dalam pertemuan tersebut menyatakan akan mendorong agar penyelesaian dilakukan secara tuntas, tepat cepat namun tetap berlandaskan ketentuan hukum, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Salah satu opsi solusi yang dibahas adalah mendorong pihak bandara untuk segera mengajukan permintaan pendapat hukum atau Legal Opinion dari lembaga hukum. Langkah ini dipandang penting sebagai dasar hukum pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah, sekaligus meminimalisasi potensi persoalan hukum yang nanti berimplikasi di kemudian hari.

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memastikan akan terus mengawal proses ini hingga ada kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak. DPRD berharap, melalui sinergi antara pemerintah daerah, pihak bandara, dan instansi terkait, polemik ganti rugi lahan Bandara Djalaludin kepada pemilik lahan keluaraha moniaga dapat segera menemukan titik penyelesaian yang adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan.