KLIK

Menurut Fikram, keberadaan kantor penghubung bukan sekadar fasilitas administratif, melainkan pusat layanan strategis bagi masyarakat Gorontalo serta pejabat daerah yang menjalankan tugas di ibu kota. Namun hingga kini, perhatian pemerintah provinsi terhadap fasilitas tersebut dinilai masih setengah hati.

Aleg Golkar Fikram A.Z Salilama mengungkapkan, kondisi fisik kantor penghubung Gorontalo terkesan kurang terawat, padahal fasilitas itu rutin digunakan oleh anggota DPRD, jajaran eksekutif, hingga organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menunjang aktivitas pemerintahan dan koordinasi lintas lembaga saat berada dijakarta.

Tak hanya mengkritik aspek fisik, Fikram juga menyinggung kebijakan penganggaran. Dirinya menegaskan agar kantor penghubung tidak dijadikan objek efisiensi anggaran, mengingat perannya yang strategis dalam pelayanan, koordinasi, serta representasi daerah di tingkat nasional.

Kritik tersebut disampaikan Fikram dalam rapat bersama pemerintah daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dirinya mendorong adanya perubahan orientasi dalam menentukan skala prioritas anggaran agar lebih berpihak pada penguatan fungsi-fungsi strategis daerah.

“Saya minta Pemerintah Provinsi harus memperhatikan kantor penghubung Gorontalo yang ada di Jakarta,” tegas Fikram, Senin (22/12/2025).
Ia menambahkan, persoalan ini bukan sekadar keluhan pribadi, melainkan telah menjadi keresahan kolektif di internal lembaga legislatif.

“Hampir semua anggota DPRD Provinsi mengeluhkan persoalan ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fikram yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo meminta anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar memberi perhatian khusus terhadap penguatan kantor penghubung.

“Ini saya minta juga kepada anggota Banggar DPRD agar memperhatikan hal ini,” tambahnya.

Dirinya berharap, kritik tersebut dapat menjadi masukan serius bagi pemerintah daerah agar kantor penghubung Gorontalo di Jakarta benar-benar difungsikan secara optimal sebagai wajah daerah, pusat pelayanan, sekaligus simpul koordinasi pemerintahan dan kepentingan masyarakat Gorontalo di tingkat pusat.