KLIK

Umar Karim mengaku bangga atas naiknya UMR 2026 sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan pekerja. Namun, UK sapaan akrab buat Umar Karim. menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya dibebankan kepada perusahaan dan sektor nonformal, sementara pemerintah sendiri luput melakukan pembenahan terhadap struktur penerimaan penghasilan aparatur di lingkungannya.

Menurut Umar, ketimpangan itu terlihat jelas dari besaran penghasilan para pejabat teras di Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tak tanggung tanggung mencapai Rp50 hingga Rp60 juta per bulan. Angka tersebut berasal dari akumulasi gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), honorarium, serta berbagai tunjangan lainnya yang diterima secara rutin disetiap bulannya.

UK menilai kondisi tersebut sungguh timpang jika dibandingkan dengan besaran penerimaan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang selama ini menjadi motor penggerak kerja-kerja birokrasi. Di tengah tuntutan kinerja dan beban pelayanan publik yang tinggi, PPPK justru menerima upah yang relatif jauh dari apa yang diterima oleh pimpinannya.

“Ini sangat ironis ketika publik menuntut kinerja maksimal dari aparatur, namun kesejahteraannya tidak diperhatikan secara adil. Apalagi kondisi fiskal daerah saat ini semakin sulit namun justru beban keuangan pemerintah teralokasikan untuk penerimaan penghasila. Pejabatnya yang sangat besar,” kata Umar Karim kepada sejumlah media, Rabu, 24/12/2025

Pernyataan tersebut disampaikan Umar Karim saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait penetapan UMR Provinsi Gorontalo 2026, di sela kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo ke Posko Pelayanan Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026 di kawasan Limboto. Ia menegaskan, keadilan pengupahan harus dimulai dari internal pemerintah agar kebijakan UMR benar-benar mencerminkan rasa keadilan sosial.