KLIK

GoKLIK - Gorontalo. Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana Kawasan (BPBPK) Gorontalo, Senin (12/1/2026), bertempat di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat ini menjadi forum koordinasi untuk menyelaraskan arah perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal.
‎
‎Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Dr. Espin Tulie, SE, M.Si, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi III, di antaranya Dr. Syamsir Djafar Kiyai, Syafrudin Bano, H. Sun Biki, Anas Yusuf, Indriani Dunda, Faisal Hulukati, Hais Ayuwa, serta I Wayan Sudiarta.
‎
‎BPBPK Gorontalo sendiri merupakan instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Kehadiran BPBPK dalam rapat ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi lintas kelembagaan, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan di daerah.
‎
‎Dalam forum tersebut, pihak BPBPK Wilayah Provinsi Gorontalo memaparkan capaian progres program kerja tahun 2025 sekaligus rencana program tahun 2026. Saat ini, sejumlah kegiatan untuk tahun anggaran 2026 disebut telah memasuki tahapan seleksi penyedia barang dan jasa.
‎BPBPK juga menyampaikan rencana kegiatan berbasis pengembangan kawasan yang akan dilaksanakan tahun ini. Untuk Provinsi Gorontalo, BPBPK memperoleh alokasi anggaran kurang lebih Rp64 miliar, untuk pembangunan Kantor Bupati Pohuwato dan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pohuwato serta program kegiatan penataan kawasan lainnya.
‎
‎Usai rapat, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Dr. Espin Tulie, SE, M.Si, kepada media menjelaskan bahwa rapat tersebut bertujuan menggali secara detail program dan ruang kerja BPBPK. Menurutnya, BPBPK memiliki peran strategis dalam pembangunan dan penataan infrastruktur wilayah berbasis masyarakat, mulai dari penyediaan sanitasi kawasan permukiman, penguatan infrastruktur ekonomi wilayah, hingga penataan prasarana kawasan lainnya.
‎
‎Lebih lanjut, Ketua Komisi III Espin Tulie juga menekankan mekanisme pengusulan kegiatan di BPBPK yang terdiri atas dua jalur, yakni melalui usulan aspirasi dan serapan usulan dari pemerintah daerah. Sistem pengusulan ini dijadwalkan kembali dibuka pada akhir Februari atau awal Maret mendatang. Dr. Espin Tulie menilai mekanisme tersebut sejalan dengan agenda reses anggota DPRD, sehingga dapat menjadi ruang strategis bagi DPRD untuk menyampaikan aspirasi program BPBPK yang selanjutnya dimaksimalkan oleh pemerintah daerah sebagai pihak pengusul dalam perencanaan pembangunan.