KLIK

GoKLIK - Kab. Gorut.| Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo kembali menempatkan pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dalam sorotan tajam. Berdasarkan data investigatif media ini, Audit Tahun Anggaran 2023 yang tertuang dalam LHP BPK Tahun 2024 mengungkap serangkaian kejanggalan dan penyimpangan serius dalam pengelolaan dana kegiatan pendidikan yang bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan menunjukkan pola tata kelola yang bermasalah.
‎
‎Dalam rangkaian investigasi media, BPK mencatat realisasi Belanja Barang dan Jasa tidak sesuai kondisi seharusnya dengan nilai mencapai lebih kurang Rp400 juta. Angka ini mencerminkan lemahnya pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran sektor pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia di kabupaten bagian Utara Provinsi Gorontalo ini.
‎
‎Salah satu temuan paling krusial adalah praktik pinjam nama perusahaan pihak ketiga dalam pencairan belanja jasa kegiatan dan pengadaan pakaian dinas. Dari praktik tersebut, terungkap aliran fee atau bonus pinjam nama sebesar Rp25,98 juta, sebuah mekanisme yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan.
‎
‎Hasil konfirmasi BPK menunjukkan perusahaan yang namanya tercantum dalam SP2D tidak melaksanakan pekerjaan. Dokumen pertanggungjawaban disusun oleh PPTK dan Bendahara Pengeluaran, lalu ditandatangani dan distempel oleh perusahaan yang dipinjam namanya, seolah-olah kegiatan dilaksanakan sesuai kontrak. Dana hasil pencairan SP2D masuk ke rekening pribadi direktur atau pemilik perusahaan. Perusahaan hanya menerima imbalan sekitar 3 persen, sementara sisa dana ditarik tunai dan diserahkan kepada Direktur CV MC. Total nilai SP2D neto yang dicairkan melalui skema ini mencapai Rp866 juta, memperlihatkan celah pengawasan yang nyaris tanpa kendali.