KLIK

‎Kegiatan tersebut menghadirkan empat panelis dari unsur pemerintah, akademisi, dan legislatif, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur mewakili pemerintah, akademisi Dr. Dikson Yasin, Anggota DPRD Jayusdi Rivai, serta Anggota DPRD sekaligus Ketua Bapemperda Zulkifly Nangili.

‎Dalam pemaparannya, Sekertaris Daerah Sugondo Makmur menjelaskan bahwa arah pembangunan daerah telah dirancang melalui dokumen RPJMD yang diturunkan ke dalam rencana strategis perangkat daerah hingga APBD sebagai pedoman pelaksanaan program.

‎Menurutnya, visi “Restorasi Berkemajuan dan Berkelanjutan” diwujudkan melalui sejumlah program prioritas, salah satunya Navigasi Iman yang berfokus pada pembangunan masyarakat religius dan berbudaya.

‎“Program ini tidak hanya menyentuh aspek ibadah, tetapi juga penguatan nilai adat dan budaya lokal sebagai identitas daerah,” ujarnya.

‎Di sektor ekonomi, pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk penguatan UMKM. Selain itu, mencetuskan inovasi seperti street coffee dihadirkan sebagai bagian penciptaan kawasan ekonomi baru dan upaya mendorong ekonomi kreatif, khususnya bagi kalangan muda.

‎Sugondo Makmur juga menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan birokrasi melalui sistem manajemen talenta, peningkatan layanan publik, serta transformasi digital agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan.
‎
‎Sementara itu, Panelis dari unsur Akademisi Dr. Dikson Yasin menilai evaluasi kepemimpinan tidak harus menunggu dua tahun masa jabatan. Menurutnya, evaluasi tetap relevan selama kebijakan publik telah berjalan dan berdampak.
‎
‎Dr. Dikson menekankan bahwa ukuran utama evaluasi adalah perubahan dan dampak nyata terhadap masyarakat, bukan sekadar capaian program.
‎“Ukuran kepemimpinan itu bukan hanya program, tetapi sejauh mana kebijakan itu berdampak pada masyarakat,” tegasnya.

‎Dirinya juga menyoroti pentingnya menjadikan kesejahteraan sumber daya manusia sebagai prioritas kebijakan, termasuk persoalan tenaga PPPK yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.

‎Pandangan lainnya disampaikan Jayusdi Rivai selaku anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang menitik beratkan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menjalankan program karena harus menyesuaikan dengan kebijakan nasional dan provinsi.

‎Selain itu, struktur APBD juga dibatasi oleh ketentuan mandatory spending, termasuk belanja pegawai maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

‎Ketua Komisi IV DPRD Kabgor ini juga menambahkan, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat masih menjadi kendala utama, sehingga diperlukan upaya serius dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎