KLIK

GoKLIK – Kabgor.| Kualitas produk hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, terarah, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Gorontalo melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berfokus pada pendampingan serta pembentukan produk hukum daerah.
‎
‎Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, bersama Kepala Kanwil Kemenkum Gorontalo, Raymon Takasenseran, di Ruang Dulohupa, Selasa, 4/8/2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para asisten, dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
‎
‎Kerja sama ini tidak hanya diarahkan pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada proses fasilitasi dan harmonisasi agar produk hukum yang disusun pemerintah daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai penandatanganan, agenda dilanjutkan dengan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari percepatan penerapan struktur organisasi baru.
‎
‎Bupati Sofyan Puhi menyampaikan apresiasi atas komitmen Kanwil Kemenkum Gorontalo dalam mendampingi pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi tersebut juga penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap inovasi daerah, termasuk melalui fasilitasi pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dengan pendampingan yang tepat, berbagai inisiatif daerah diharapkan memiliki landasan hukum yang jelas dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
‎
‎Sofyan turut menegaskan bahwa penyelesaian regulasi terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menjadi prioritas. Ia menargetkan penerapan struktur organisasi baru dapat diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026, sehingga penyusunan APBD Induk 2027 telah mengacu pada struktur tersebut. “Kami berharap proses harmonisasi bersama Kemenkum dapat berjalan cepat sehingga seluruh regulasi yang dibutuhkan segera diselesaikan,” ujarnya.
‎
‎Sementara itu, Raymon Takasenseran menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan implementasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Ia menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum untuk memfasilitasi pembahasan dan harmonisasi rancangan peraturan daerah maupun rancangan peraturan kepala daerah. Pada akhirnya, efektivitas kerja sama ini akan terlihat dari kualitas regulasi yang dihasilkan, kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan, serta manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, MoU tersebut diharapkan menjadi dasar pendampingan yang berkelanjutan, bukan sekadar agenda penandatanganan dokumen.