KLIK

Pantauan awak media melalui jadwal Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari daerah pemilihan III Kabupaten Gorontalo yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, turun langsung ke Desa Kayubulan untuk mengevaluasi pemanfaatan bantuan mesin tempel yang disalurkan melalui program Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan aspirasi yang diperjuangkan melalui lembaga legislatif benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok nelayan penerima bantuan.

Evaluasi tersebut penting karena keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari proses penyaluran, tetapi juga dari pemanfaatan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui pemantauan langsung, kondisi penggunaan bantuan dapat diketahui sekaligus menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan lanjutan yang masih dihadapi nelayan.

Pada hari yang sama, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, melakukan peninjauan kondisi gedung sekolah di SMA Negeri 1 Dungaliyo. Kunjungan lapangan ini diarahkan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi bagian penting dalam menunjang proses belajar mengajar.

Peninjauan fasilitas sekolah merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan sektor pendidikan. Kondisi bangunan dan kelengkapan sarana pendukung perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan kenyamanan, keamanan, serta kualitas lingkungan belajar bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Temuan di lapangan dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menyampaikan kebutuhan perbaikan kepada pemerintah daerah dan instansi teknis terkait.

Dua kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa agenda reses tidak hanya berlangsung melalui pertemuan tatap muka dengan masyarakat, tetapi juga dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap program dan fasilitas publik. Evaluasi bantuan bagi nelayan dan peninjauan gedung sekolah menjadi bagian dari fungsi representasi serta pengawasan DPRD agar aspirasi masyarakat dan kebutuhan pelayanan dasar dapat terus diperjuangkan melalui kebijakan dan penganggaran daerah.