KLIK

GoKLIK – GORONTALO.| DPRD Provinsi Gorontalo menerima aspirasi Forum Komunikasi Rakyat Bone Bolango (F-KOBRA) dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Kamis (5/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan agar PT Gorontalo Mineral (PT GM) angkat kaki dari Bumi Serambi Madinah sekaligus meminta DPRD turun langsung meninjau aktivitas operasional perusahaan pertambangan tersebut.
‎
‎Aspirasi massa diterima oleh empat anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari daerah pemilihan Bone Bolango, yakni Syamsir D. Kiyai, Yeyen S. Sidiki, Faisal Hulukati, dan Hamzah Idrus. Penerimaan aspirasi ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi representasi lembaga legislatif dalam menampung dan memperjuangkan suara masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme penyampaian pendapat di muka umum meski saat ini Lembaga DPRD dan Anggota Sedang berada pada masa Reses Persidangan Pertama Tahun 2026-2027.
‎
‎Dalam penyampaian tuntutannya, juru bicara F-KOBRA meminta DPRD tidak hanya menerima aspirasi secara administratif, tetapi juga melakukan peninjauan langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan. Massa menilai persoalan pertambangan di Bone Bolango perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait metode penambangan yang diterapkan di wilayah tersebut.
‎
‎Juru bicara aksi menyebut, berdasarkan hasil analisis penelitian akademis oleh Universitas Negeri Gorontalo (UNG) serta kajian terhadap regulasi tata kelola kawasan pertambangan mineral dan logam, kondisi areal pertambangan Bone Bolango yang saat ini masuk dalam wilayah kontrak karya perusahaan dinilai hanya memungkinkan penerapan metode penambangan bawah tanah atau underground, bukan metode tambang terbuka atau open pit. Pandangan tersebut menjadi salah satu dasar tuntutan massa agar DPRD melakukan pendalaman dan peninjauan terhadap kegiatan operasional PT GM.
‎
‎Menanggapi aspirasi tersebut, anggota DPRD yang menerima massa aksi menegaskan pentingnya mengawal tuntutan masyarakat agar tidak berhenti sebatas catatan maupun dokumentasi kegiatan. Aspirasi yang disampaikan secara langsung maupun tertulis perlu menjadi perhatian serius dan ditindaklanjuti melalui mekanisme serta kewenangan lembaga DPRD. Berbagai persoalan yang disampaikan massa juga dinilai membutuhkan perhatian khusus agar memperoleh penjelasan dan respons dari pihak-pihak terkait.
‎
‎DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menindaklanjuti aspirasi F-KOBRA melalui fungsi representasi dan pengawasan, termasuk mendorong peninjauan serta meminta klarifikasi atas persoalan operasional pertambangan yang dipersoalkan masyarakat. Dengan demikian, tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada forum demonstrasi, tetapi dapat diproses melalui mekanisme kelembagaan secara terukur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.