KLIK

Penegasan itu disampaikan Sofyan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Inovasi Daerah di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo, Kamis (1/10/2026). Di hadapan Sekretaris Daerah, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, pimpinan OPD, serta jajaran pejabat pemerintah daerah, Bupati Sofyan meminta setiap perangkat daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menghadirkan inovasi yang memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Sofyan, inovasi merupakan kebutuhan penting untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika daerah menghadapi keterbatasan fiskal. Karena itu, setiap OPD dituntut mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), memperbaiki pola kerja, serta memastikan gagasan pembaruan benar-benar diterapkan. “Dengan kondisi tekanan fiskal, jika kita tidak keluar dari situasi ini, tidak melalui inovasi, kita akan terus stagnan. Maka inovasi dibutuhkan oleh kita semua untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya memastikan inovasi tidak berhenti pada gagasan atau pelaksanaan semata, tetapi harus didukung tata kelola administrasi dan dokumentasi yang tertib. Hal tersebut diperlukan agar inovasi yang dihasilkan setiap OPD dapat tercatat, terukur, dan memperoleh pengakuan hingga tingkat nasional. Sofyan mencontohkan sejumlah terobosan yang telah berjalan, di antaranya program Isbat Wakaf hasil kolaborasi dengan Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta integrasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersama Kementerian Perumahan.

“Potensi SDM yang kita miliki sangat besar. Sayang sekali jika potensi tersebut tidak kita maksimalkan untuk kemajuan daerah. Sisi administrasinya harus kita lengkapi agar inovasi-inovasi Gorontalo tercatat dan diakui,” tambah Sofyan. Bupati meminta seluruh OPD menjadikan potensi aparatur dan sumber daya daerah sebagai kekuatan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas pelayanan, serta capaian indeks inovasi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah Sugondo Makmur bersama jajaran Asisten untuk mengoordinasikan penyusunan linimasa kerja dan langkah konkret percepatan inovasi yang harus dilaksanakan seluruh OPD. Pembenahan tata kelola tersebut ditargetkan dipersiapkan untuk pelaksanaan tahun anggaran berikutnya, dengan penekanan bahwa keterbatasan fiskal harus dijawab melalui peningkatan kreativitas, efektivitas kinerja, dan inovasi pelayanan publik, bukan menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.