KLIK

Penegasan itu disampaikan Sofyan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Gorontalo Tahun 2026 di Grand Bukit Proja, Limboto, Jumat (16/10/2026). Bupati Sofya Puhi menilai perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi desa, tetapi harus diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang konstruktif.

“Perbedaan pandangan itu menandakan keberpihakan kepada masyarakat. Namun perbedaan itu harus diselesaikan melalui komunikasi agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Gorontalo tersebut.

Sofyan Puhi juga menjelaskan, BPD dan Kepala Desa merupakan mitra strategis yang memiliki kedudukan serta fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki tiga fungsi utama, yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, seluruh fungsi tersebut perlu dijalankan secara profesional dan objektif.

Sofyan pun menekankan agar program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) memiliki keselarasan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Gorontalo. Ia mendorong pemerintah desa bersama BPD mengembangkan inovasi sesuai potensi dan persoalan lokal, termasuk pengelolaan sampah, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan potensi ekonomi desa agar pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui bimtek yang berlangsung selama dua hari tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap kapasitas anggota BPD semakin meningkat, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan pengawasan. Penguatan kelembagaan BPD diharapkan turut mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih komunikatif, harmonis, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.