GoKLIK – GORONTALO.| Ketidakakuratan pengkategorian tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim. Hal tersebut diungkapkannya kepada sejumlah awak media, Sabtu (18/7/2026), setelah menerima banyak keluhan masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihannya. Sejumlah warga mengaku klasifikasi desil dalam sistem tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya, sehingga berdampak terhadap peluang memperoleh berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Umar, salah satu persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia mengungkapkan, terdapat warga yang secara faktual masih hidup dalam keterbatasan ekonomi dan membutuhkan bantuan perbaikan rumah, tetapi justru tidak memenuhi kriteria akibat klasifikasi desil dalam DTSEN yang tercatat lebih tinggi. “Tidak sedikit masyarakat miskin yang sebenarnya sangat layak menerima bantuan rumah BSPS. Namun, mereka justru gugur karena dalam sistem nilai desilnya dianggap tinggi,” kata Umar yang akrab disapa UK. Selain persoalan bantuan perumahan, Umar juga mengungkapkan kasus seorang perangkat desa di Kabupaten Gorontalo yang tercatat dalam kategori Desil 10, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Padahal, menurut informasi yang diterimanya, penghasilan perangkat desa tersebut masih berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Dampaknya, anak yang bersangkutan disebut harus menanggung biaya kuliah lebih tinggi karena kondisi ekonomi keluarganya terbaca sebagai kelompok mampu dalam sistem pendataan. “Masa perangkat desa desilnya sama dengan desil Raffi Ahmad?” sindir politisi Partai NasDem tersebut.
Umar menilai, persoalan itu menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap akurasi dan mekanisme pemutakhiran DTSEN. Menurutnya, sistem pendataan nasional seharusnya mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara objektif, bukan sekadar menghasilkan klasifikasi administratif yang berpotensi tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena itu, proses validasi dan verifikasi data perlu melibatkan pemerintah desa, pemerintah daerah, serta instansi terkait agar kondisi riil masyarakat dapat terakomodasi.
Sebagai tindak lanjut, Umar berencana memanggil Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk meminta penjelasan mengenai mekanisme penyusunan, penetapan, serta pemutakhiran data DTSEN. Ia menegaskan, langkah tersebut diperlukan agar DPRD memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyebab terjadinya ketidaksesuaian klasifikasi sekaligus mendorong perbaikan sistem pendataan. “Jangan sampai masyarakat kehilangan haknya hanya karena persoalan data. Sistem memang penting, tetapi keadilan bagi masyarakat jauh lebih penting,” tegasnya.
Umar berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan DTSEN dengan mengedepankan validitas data serta kesesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebab, ketepatan pendataan bukan hanya persoalan administrasi, melainkan turut menentukan akses masyarakat terhadap bantuan perumahan, pendidikan, dan berbagai program perlindungan sosial lainnya. Dengan demikian, DTSEN diharapkan benar-benar menjadi instrumen penyaluran program pemerintah yang tepat sasaran dan tidak mengabaikan masyarakat yang secara nyata membutuhkan bantuan.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 