GoKLIK – GORONTALO.| Panitia Khusus (Pansus) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Gorontalo mulai mematangkan sejumlah substansi penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), khususnya menyangkut tiga isu krusial yang dinilai membutuhkan kajian dan pengaturan secara cermat. Pemantapan konsep tersebut dibahas bersama unsur pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo melalui rapat yang berlangsung, Senin (20/7/2026). Ketua Pansus, Sun Biki, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan meminta arahan pimpinan dewan sekaligus menyelaraskan konsep pembahasan agar Ranperda dapat segera dituntaskan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Menurutnya, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni besaran iuran pertambangan rakyat (IPERA), tata kelola pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan emas, serta percepatan waktu penyelesaian regulasi. Pada isu pertama, Pansus membahas besaran tarif IPERA dengan sejumlah opsi yang berada pada kisaran 6 hingga 16 persen. Namun, berdasarkan arahan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, penetapan tarif diupayakan menggunakan batas terendah. Pembahasan ini menjadi penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan kepastian pengaturan sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan aktivitas pertambangan rakyat.
Isu kedua menyangkut tata kelola hasil pertambangan, khususnya mekanisme pengolahan dan pemurnian emas. Pansus masih mengkaji skema pengelolaan yang paling tepat, apakah melalui BUMN, BUMD, koperasi, maupun badan usaha swasta, sebelum hasil pemurnian diserahkan kepada PT Antam. “Tata kelola ini harus benar-benar diatur secara jelas agar memiliki kepastian hukum dan mendukung pengelolaan pertambangan yang baik,” kata Sun Biki.
Sementara itu, isu ketiga berkaitan dengan percepatan penyelesaian Ranperda. Meski belum menetapkan target waktu secara pasti, unsur pimpinan DPRD menginginkan agar seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan secepat mungkin. Di luar tiga isu tersebut, Ranperda juga memuat pengaturan sejumlah sumber penerimaan daerah, di antaranya pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), serta pengelolaan pendapatan dari aset daerah.
Khusus pembahasan PBBKB, Pansus berencana kembali menggelar pertemuan dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan AKR sebagai pemasok bahan bakar untuk aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato serta operasional pabrik gula di Tolangohula. “Seperti Pertamina dan AKR sebagai pemasok bahan bakar bagi aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Pohuwato serta operasional pabrik gula di Tolangohula,” pungkas Sun Biki. Melalui pematangan substansi tersebut, Pansus berharap Ranperda dapat menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan dan penguatan APBD Provinsi Gorontalo.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 