GoKLIK – GORONTALO.| Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen S. Sidiki, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi melalui konsultasi virtual sebagai alternatif pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah. Langkah tersebut dinilai dapat menekan belanja perjalanan dinas (Perjadin), sekaligus menjaga efektivitas koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Penegasan itu disampaikan Yeyen dalam rapat kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama OPD mitra dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (21/7/2026), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat dipimpin Ketua Komisi I, Fadli Poha, didampingi sejumlah anggota Komisi I. “Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, perjalanan dinas luar daerah perlu disiasati dengan memanfaatkan teknologi. Tidak semua konsultasi harus dilakukan secara tatap muka. Banyak hal yang dapat diselesaikan melalui pertemuan virtual atau Zoom,” ujar Yeyen Sidiki.
Ia mencontohkan praktik yang telah diterapkan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dalam melakukan konsultasi dengan kementerian. Menurutnya, penggunaan fasilitas rapat daring selama ini menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan dinas, tanpa mengabaikan kepentingan koordinasi dan komunikasi antarlembaga.
Yeyen berharap pola serupa dapat diterapkan oleh OPD, terutama untuk agenda konsultasi yang secara substansi memungkinkan diselesaikan melalui pertemuan virtual. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan efektivitas setiap kegiatan, anggaran perjalanan dinas dapat digunakan secara lebih selektif dan proporsional.
Ia juga menekankan bahwa penghematan pada pos perjalanan dinas seharusnya membuka ruang bagi pembiayaan program lain yang lebih berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, efisiensi tidak sekadar dimaknai sebagai pengurangan pengeluaran, tetapi juga sebagai upaya memastikan setiap alokasi anggaran memberikan manfaat yang lebih optimal.
Masukan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Komisi I bersama OPD mitra dalam penyusunan KUA-PPAS APBD 2027. Melalui pembahasan ini, Komisi I mendorong agar perencanaan belanja perangkat daerah semakin cermat, terukur, dan berorientasi pada efektivitas penggunaan keuangan daerah serta peningkatan pelayanan publik.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 