GoKLIK – GORONTALO,| Sistem pengelolaan tenaga outsourcing di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapat sorotan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama. Ia meminta pemerintah provinsi melakukan evaluasi terhadap vendor atau perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing, menyusul sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan lemahnya pengawasan dan belum efektifnya pengelolaan tenaga kerja. Sorotan tersebut disampaikan Fikram dalam Rapat Kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (21/7/2026), di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pembahasan itu, Fikram mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian pembayaran upah tenaga outsourcing dengan nilai anggaran yang dibayarkan pemerintah kepada perusahaan penyedia jasa. Menurutnya, kondisi tersebut perlu ditelusuri agar tidak merugikan pekerja yang menjadi bagian dari pelayanan pemerintahan.
“Tenaga outsourcing harus dikelola secara lebih selektif. Pemerintah Daerah juga harus bertanggung jawab terhadap sistem yang diterapkan. Banyak pola kecurangan yang terjadi, termasuk pembayaran upah yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan melalui pihak ketiga. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab jika hal seperti ini terjadi?” tegas Fikram.
Ia juga menyoroti proses rekrutmen dan penempatan tenaga outsourcing yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Masih adanya tenaga kerja yang ditempatkan tidak berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan instansi menjadi salah satu hal yang menurutnya perlu dievaluasi dalam sistem kerja sama dengan vendor.
Fikram menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh sepenuhnya menyerahkan pengelolaan tenaga outsourcing kepada perusahaan penyedia jasa tanpa pengawasan yang memadai. Pemerintah perlu memastikan vendor menjalankan kewajibannya sesuai kontrak, termasuk dalam hal pembayaran upah, proses rekrutmen, dan penempatan tenaga kerja.
“Jika Pemerintah Daerah lebih selektif dalam proses rekrutmen dan pengawasannya, saya yakin kehadiran tenaga outsourcing akan membantu menciptakan sistem kerja yang lebih baik, profesional, dan akuntabel,” ujarnya.
Melalui pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027, Fikram berharap evaluasi terhadap vendor tenaga outsourcing menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo. Pembenahan tata kelola tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran lebih efektif, pengawasan berjalan optimal, serta hak-hak tenaga kerja tetap terlindungi.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 