GoKLIK – GORONTALO.| Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengoptimalkan perannya dalam menggenjot investasi daerah. Menurutnya, peningkatan investasi harus ditopang oleh kualitas pelayanan perizinan, dukungan anggaran yang memadai, serta koordinasi yang efektif hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Dorongan tersebut disampaikan Fadli dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2027 bersama DPMPTSP, Selasa (21/7/2026). Ia menilai DPMPTSP memiliki posisi strategis sebagai salah satu ujung tombak pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif. “PTSP ini adalah ikon Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap investasi yang masuk ke Provinsi Gorontalo. Kalau pelayanan PTSP semakin baik, tentu akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah. Karena itu harus ada korelasi antara peningkatan anggaran dengan peningkatan pelayanan, terutama untuk mendukung koordinasi dan pelayanan hingga ke kabupaten dan kota,” ujar Fadli Poha.
Ia menekankan, peningkatan kualitas pelayanan perlu diikuti dengan dukungan anggaran yang sesuai kebutuhan. Dengan demikian, DPMPTSP dapat memperluas jangkauan pelayanan, memperkuat koordinasi lintas daerah, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan.
Dalam pembahasan itu, anggota Komisi I, Kristina Udoki, turut menyoroti perlunya pelayanan jemput bola bagi pelaku UMKM, khususnya dalam membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala bagi DPMPTSP untuk mendatangi langsung masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi perizinan.
Kepala DPMPTSP Provinsi Gorontalo, Sri Wahyuni Daeng Matona, menjelaskan bahwa pelayanan mobile service belum dapat dilaksanakan karena belum didukung alokasi anggaran. Meski demikian, pelayanan penerbitan NIB tetap dilakukan melalui kanal digital. Ia menyebutkan, dari target 250 NIB pada 2026, hingga Triwulan II pihaknya telah menerbitkan sekitar 600 NIB.
Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa tantangan pengembangan UMKM tidak berhenti pada penerbitan legalitas usaha. DPMPTSP berupaya mengembangkan pola kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar yang beroperasi di Gorontalo sebagai salah satu strategi mendorong aktivitas usaha dan investasi daerah. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan dukungan anggaran DPMPTSP pada 2027 dapat diarahkan pada peningkatan pelayanan dan penguatan iklim investasi di Provinsi Gorontalo.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 