BERITA, DAERAH

Upayakan Penyelesaian Polemik Sopir Kegiatan PENAS, Komisi I DPRD Gorontalo Siapkan Pansus Jika Mediasi Buntu

GoKLIK – GORONTALO.| Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo terus lakukan upaya penyelesaian polemik atas tunggakan pembayaran jasa transportasi kepada para sopir dalam kegiatan Pekan Nasional (PENAS) melalui jalur mediasi. Namun, apabila pertemuan kembali antara perusahaan, vendor, dan pemilik armada tidak menghasilkan kesepakatan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) menjadi salah satu langkah yang akan dipertimbangkan DPRD.

Langkah tersebut mencuat dalam pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (3/8/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Fadli Poha, didampingi Wakil Ketua Sitti Nurayin Sompie, serta dihadiri Ramdan Liputo, Fikram Salilama, Umar Karim, Dedi Hamzah, dan Femi Udoki. Sejumlah perwakilan perusahaan, vendor, pemilik armada, dan pihak terkait turut dihadirkan untuk memberikan penjelasan.

Dalam pertemuan itu, Komisi I meminta masing-masing pihak menjelaskan persoalan pembayaran jasa transportasi yang hingga kini belum diselesaikan. Namun, setelah mendengarkan keterangan perusahaan maupun pemilik armada, rapat belum menghasilkan kesepakatan yang dapat menjadi dasar penyelesaian tunggakan tersebut.

Ketua Komisi I Fadli Poha mengatakan, pihaknya masih mengutamakan penyelesaian melalui dialog dan musyawarah dengan mempertemukan kembali pihak-pihak yang berselisih. Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempuh terlebih dahulu agar persoalan dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses yang lebih panjang.

“Kami telah meminta penjelasan dari perusahaan maupun para pemilik armada transportasi. Namun, dalam pertemuan hari ini belum ditemukan kesepakatan yang dapat menyatukan persepsi semua pihak,” ujar Fadli.

Ia menjelaskan, terdapat tiga rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai tindak lanjut hasil RDPU. Di antaranya mempertemukan kembali pihak-pihak yang bermasalah, mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah, serta mempertimbangkan rapat lanjutan sebagai persiapan pembentukan Pansus apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan. Fadli menegaskan, pembentukan Pansus bukan kewenangan Komisi I secara langsung, melainkan harus melalui keputusan pimpinan DPRD sesuai tata tertib dan mekanisme kelembagaan.

“Kami berharap penyelesaian dapat dilakukan secara musyawarah sehingga tidak perlu menempuh langkah yang lebih panjang. DPRD berkomitmen mengawal proses ini hingga ada kepastian penyelesaian,” tegas Fadli. Seluruh rekomendasi hasil RDPU selanjutnya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya terhadap polemik tunggakan pembayaran jasa transportasi PENAS.

WhatsApp   
NNT

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Ketika Kebaikan Menular : Malam di Mana Seorang Anak Dikelilingi Berkah yang Datang Bertubi-Tubi

INSPIRASI 31 Mei 2026

‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...


Selengkapnya...
NNT
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By