BERITA, DAERAH

Incinerator Limbah Medis Gorontalo TPA Talumelito Belum Beroperasi, Komisi I Ingatkan Izin dan Risiko Lingkungan

GoKLIK – GORONTALO.| Fasilitas incinerator untuk pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik Pemerintah Provinsi Gorontalo hingga kini belum beroperasi. Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pun meminta seluruh persyaratan teknis, administrasi, dan pengendalian dampak lingkungan dipastikan terpenuhi sebelum fasilitas tersebut digunakan.

Hal itu menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komisi I ke UPT Incinerator Sampah Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, Jumat (14/8/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap urusan lingkungan hidup, termasuk memastikan kesiapan fasilitas pengelolaan limbah sebelum beroperasi.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Ramdan D. Liputo, mengatakan pengawasan sejak tahap persiapan diperlukan agar fasilitas yang dibangun untuk mengatasi persoalan limbah B3 tidak justru memunculkan persoalan lingkungan baru. Pihaknya turut menelusuri kelengkapan dokumen perizinan, mulai dari analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), legalitas pertanahan, izin penggunaan air, hingga persyaratan operasional lainnya.

“Yang paling utama adalah memastikan seluruh perizinan sudah ada dan terpenuhi. Tadi pihak dinas juga sudah menyampaikan terkait status dan kesiapan fasilitas ini,” katanya kepada awak media.

Dalam kunjungan itu, Komisi I memperoleh penjelasan bahwa incinerator tersebut diperuntukkan bagi pemusnahan limbah B3 medis dari fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Pengendalian Pencemaran DLHK Provinsi Gorontalo, Abdul Alim Katili, ST, menjelaskan fasilitas tersebut merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendukung pengelolaan limbah medis di daerah.

Namun, biaya operasional yang cukup besar membuat pemerintah daerah menyiapkan skema pengelolaan melalui penyewaan Barang Milik Daerah (BMD) kepada pihak ketiga. Saat ini, prosesnya masih menunggu penilaian aset oleh appraisal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Setelah nilai aset ditetapkan, pemerintah akan membuka penawaran kepada pihak yang berminat mengelola fasilitas tersebut. Incinerator yang mulai dibangun pada 2024 itu diharapkan dapat beroperasi secara optimal sekaligus berpotensi memberikan pemasukan bagi daerah.

Ramdan D. Liputo juga menegaskan, skema pengelolaan oleh pihak ketiga maupun pemerintah tidak boleh mengabaikan standar keselamatan lingkungan. Komisi I meminta pengendalian emisi, pemenuhan prosedur operasional, dan pengawasan dampak terhadap masyarakat menjadi perhatian utama sebelum fasilitas tersebut diaktifkan. “Ketika nanti sudah beroperasi, yang paling utama adalah dampak lingkungannya harus diperhatikan. Baik pihak ketiga maupun pemerintah yang mengelola incinerator ini harus memastikan pengoperasiannya tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat,” tegasnya.

WhatsApp   
NNT

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Ketika Kebaikan Menular : Malam di Mana Seorang Anak Dikelilingi Berkah yang Datang Bertubi-Tubi

INSPIRASI 31 Mei 2026

‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...


Selengkapnya...
NNT
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By