GoKLIK – GORONTALO.| Status kepemilikan tanah yang kini berdiri Kantor Desa Bonedaa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, masih menjadi persoalan setelah ahli waris almarhumah Silondotangahu mempertanyakan dasar penggunaan lahan tersebut. Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemerintah desa dan pihak keluarga sama-sama membuka dokumen untuk memperjelas riwayat serta dasar penguasaan tanah. Persoalan itu dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Dulohupa, Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (18/8/2026). Rapat menghadirkan ahli waris, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta sejumlah pihak terkait untuk memberikan keterangan mengenai tanah yang kini digunakan sebagai lokasi kantor desa. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Femmy Kristina Udoki, mengungkapkan bahwa tanah yang menjadi objek persoalan tersebut belum memiliki sertifikat. Kondisi ini membuat penyelesaian harus didasarkan pada bukti dan riwayat penguasaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar klaim dari masing-masing pihak.
Femmy meminta pemerintah desa menunjukkan dokumen hibah apabila memang memiliki dasar bahwa keluarga almarhumah Silondotangahu telah menyerahkan tanah tersebut untuk kepentingan pemerintahan desa. Sebaliknya, ahli waris juga diminta memperlihatkan dokumen yang mendukung klaim bahwa lahan itu masih merupakan bagian dari peninggalan keluarga.
“Kalau memang pemerintah desa memiliki bukti hibah, silakan dibuka. Begitu juga ahli waris, jika merasa tanah itu masih menjadi hak keluarga, harus menunjukkan bukti yang menjadi dasar klaim tersebut,” kata Femmy dalam RDP.
Komisi I mendorong kedua pihak mengutamakan musyawarah dan menyelesaikan persoalan melalui mediasi di tingkat desa. Keterbukaan dokumen dinilai penting agar riwayat tanah dapat diperiksa bersama, sekaligus mencegah munculnya klaim sepihak yang berpotensi memperbesar konflik. Dalam RDP, ahli waris dan pemerintah desa menyampaikan keterangan berbeda mengenai asal-usul serta penguasaan lahan tersebut.
Ahli waris almarhumah Silondotangahu, Yaqin Tualu, mengapresiasi DPRD yang telah menerima dan menindaklanjuti laporan keluarganya. Ia berharap pemerintah desa dan kecamatan menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan dengan tetap menghormati hak keluarga. Yaqin mengatakan pihaknya masih menunggu proses mediasi, tetapi tidak menutup kemungkinan menempuh jalur pengadilan apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.
WhatsApp
facebook
INSPIRASI 31 Mei 2026
‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...
Selengkapnya...Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved.
By 
Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved.
By 