BERITA, DAERAH

PAD Gorontalo Bertambah Rp10 Miliar, Belanja Daerah dalam APBD Perubahan Naik Rp157,2 Miliar

GoKLIK – GORONTALO.| Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui DPRD bersama pemerintah provinsi dengan sejumlah penyesuaian signifikan pada pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah meningkat sekitar Rp13 miliar, sementara alokasi belanja bertambah Rp157,269 miliar hingga mencapai Rp1,778 triliun.

Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, dan dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, jajaran Forkopimda, pimpinan serta anggota DPRD, dan pejabat pemerintah provinsi. Keputusan diambil setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan laporan akhir pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dalam postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah naik dari Rp1,537 triliun menjadi Rp1,550 triliun. Kenaikan tersebut terutama ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bertambah Rp10 miliar, dari Rp440,637 miliar menjadi Rp450,637 miliar. Sementara itu, pendapatan transfer tetap berada pada angka Rp1,096 triliun.

Di sisi belanja, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,778 triliun atau meningkat Rp157,269 miliar dari sebelumnya Rp1,621 triliun. Penyesuaian tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, hingga belanja transfer. Untuk mendukung kebutuhan pembiayaan, penerimaan pembiayaan naik Rp149,269 miliar menjadi Rp249,750 miliar.

Setelah memperhitungkan pengeluaran pembiayaan yang bertambah Rp5 miliar menjadi Rp21,935 miliar, pembiayaan netto disepakati sebesar Rp227,815 miliar. Seluruh penyesuaian tersebut merupakan hasil pembahasan berjenjang antara komisi DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD), Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga perumusan akhir dengan pimpinan daerah.

Dalam laporan akhirnya, Banggar DPRD turut menyoroti tren kenaikan pajak daerah. Pemerintah provinsi diminta menjadikan perkembangan tersebut sebagai pijakan untuk menyusun proyeksi PAD Tahun Anggaran 2027 secara lebih realistis. Menanggapi hal itu, Gubernur Gusnar Ismail mendorong percepatan regulasi iuran pertambangan rakyat serta meminta jajaran eksekutif memperketat pengawasan jadwal kegiatan agar pelaksanaan program tidak mengalami keterlambatan.

Rapat paripurna ditutup dengan pembacaan Keputusan DPRD, penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama, serta penyerahan dokumen resmi antara pimpinan DPRD dan gubernur. Dengan persetujuan tersebut, Ranperda Perubahan APBD 2026 telah memperoleh persetujuan bersama untuk ditindaklanjuti sesuai tahapan penetapan peraturan daerah.

WhatsApp   
NNT

LAINNYA

View All
Ruang UMKM
SISI LAIN
View All
Ketika Kebaikan Menular : Malam di Mana Seorang Anak Dikelilingi Berkah yang Datang Bertubi-Tubi

INSPIRASI 31 Mei 2026

‎GoKLIK - Limboto.| Ada satu hal yang sering terlupakan di tengah hingar bingar ramainya hari kehidupan modern, kebaikan memiliki cara unik untuk menularkan efek dominonya. Ia bergerak dari...


Selengkapnya...
NNT
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?
Follow Us
VIDEO
View All

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

VIDEO 19 November 2025
Advertisement
Mau berlangganan Iklan?

Copyright © GoKLIK.CO.ID
All Rights Reserved. By

Copyright © GoKLIK.CO.ID | All Rights Reserved. By